Pengelolaan Tanah Kas Desa di Malang Dipantau

    Daviq Umar Al Faruq - 18 November 2019 18:36 WIB
    Pengelolaan Tanah Kas Desa di Malang Dipantau
    Sosialisasi Pertanggungjawaban Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang di Hotel Savana Malang, Senin 18 November 2019. (Foto: Dok. Pemkab Malang)
    Malang: Bupati Malang, M Sanusi mengatakan tanah kas desa merupakan tanah milik negara yang diserahkan kepada perangkat desa untuk kepentingan desa . Oleh karena itu, pemanfaatan tanah kas desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

    "Mulai dari admnistrasi, perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawabannya," katanya saat menghadiri Sosialisasi Pertanggungjawaban Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang di Hotel Savana Malang, Senin, 18 November 2019.

    Sanusi berharap pemanfaatan tanah kas desa kedepannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pertanggungjawabannya pun juga dapat dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    "Dengan dikelolanya tanah kas desa sesuai aturan, semoga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat desa, mengingat tanah kas desa merupakan salah satu instrumen yang dapat memacu kemandirian desa," bebernya.

    Sanusi pun mengimbau agar seluruh desa dapat mengelola tanah kas desa dengan sebaik-baiknya. Terutama terkait permasalahan hukum.

    "Karena apa yang kita lakukan selama ini dianggap bener menurut kalangan desa tapi ternyaya secara aturan hukum itu salah. Dari kebiasaan itu harus dihindari karena tidak akan menjadi pembenaran hukum malah nantinya bisa terjadi penyimpangan yang menimbulkan kasus hukum bagi aparatur," jelasnya.

    Sosialisasi Pertanggungjawaban Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini diikuti oleh 33 camat, 378 kades beserta perangkatnya dan 12 lurah dan dilaksanakan selama dua hari. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dari tingkat terkecil. 

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa pengelolaan tanah kas desa udah tidak seperti dulu. Terutama terkait anggapan bahwa tanah kas desa adalah tanah ganjaran.

    "Saat ini masih ada yang beranggapan bahwa tanah kas desa ini tanah ganjaran. Sejak munculnya Peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2016 ini aturannya sudah berbeda bahwa perangkat desa sudah mendapatkan penghasilan sehingga pengelolaan tanah kas desa tidak lagi menjadi hak para perangkat desa," jelasnya.

    Tridiyah menambahkan semenjak seluruh desa di Kabupaten Malang mendapatkan dana desa, maka pengelolaan atas tanah kas desa harus menyatu kepada seluruh APBDes. Sehingga hasil pengelolaan tanah kas desa harus masuk dulu ke APBDes.

    Tridiyah juga mengaku saat melakukan pemeriksaan, pihaknya beberapa kali menemukan kepala desa maupun perangkatnya yang menyewakan tanahnya lebih dari jabatannya.

    "Untuk itu hari ini kita berikan sosialisasi supaya mekanisme pertanggungjawabannya baik secara material maupun komitmen sehingga bisa diketahui bersama karena sudah ada beberapa contoh kades yang ingin berurusan dengan aparat hukum dan hasilnya material," ungkapnya.

    Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 diperkuat dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 disebutkn bahwa paling lama menyewakan tanah kas desa  hanya selama tiga tahun. Setelah itu masa penyewaan tanah kas desa boleh diperpanjang lagi dengan surat perjanjian namun tidak boleh melebihi dari masa jabatan kepala desa dan hasilnya secara bruto harus dimasukkan kedalam APBDes.

    "Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini tidak terjadi lagi penyimpangan hukum. Saya ingatkan kembali bahwa pengelolaan tanah kas desa bukan menjadi hak pribadi tetapi jadi hak desa harus di tatausahakan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya," pungkasnya.
     



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id