Pemkab Pertimbangkan Bantuan Hukum untuk Bupati Sidoarjo

    Syaikhul Hadi - 10 Januari 2020 10:37 WIB
    Pemkab Pertimbangkan Bantuan Hukum untuk Bupati Sidoarjo
    Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat digelandang menuju Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 9 Januari 2020. ANT/Indrianto Eko.
    Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pendampingan hukum ke Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dua orang kontraktor juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    "Apabila memungkinkan, akan kita lakukan," kata Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, Kamis, 9 Januari 2020.

    Dia melanjutkan secara aturan pemerintah daerah bisa memberikan pendampingan hukum ke aparatur sipil negara. Pendampingan diberikan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

    "Kami masih belum melakukan musyawarah," ujarnya.

    KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah kabupaten Sidoarjo, Saiful Ilah di Pendopo Delta Wibawa. Saiful Ilah ditangkap bersama sejumlah kadis dan kontraktor dalmaa kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa ditahun 2019.

    KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap proyek di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo. Selain tersangka, KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp.1,8 miliar.

    Tersangka sebagai penerima meliputi Bupati Sidoarjo 2010-2015 dan 2016-2021 Saifulah Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Sementara sebagai pemberi yakni swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

    Saiful dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan, Ibnu dan Totok selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id