Pelanggar Prokes di DIY Diusulkan Kerja Sosial di Shelter Isolasi Pasien Covid-19

    Ahmad Mustaqim - 27 Juli 2021 02:57 WIB
    Pelanggar Prokes di DIY Diusulkan Kerja Sosial di Shelter Isolasi Pasien Covid-19
    Shelter tempat isolasi pasien covid-19 di Asrama Mahasiswa UII. Medcom.id/ahmad mustaqim



    Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan skema sanksi baru bagi pelanggar protokol kesehatan. Warga yang kedapatan tak memakai masker terancam sanksi kerja sosial di shelter isolasi pasien covid-19.

    Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, mengatakan sanksi digagas karena relawan yang membantu penanganan covid-19 masih kurang. Di sisi lain, shelter isolasi pasien covid-19 tersebar di kabupaten/kota, termasuk yang dikelola pemerintah maupun swasta.

     



    "Nanti mereka yang melanggar (prokes) kami minta bekerja di situ satu hari," kata Noviar dihubungi di Yogyakarta, Senin, 26 Juli 2021.

    Pihaknya akan mengusulkan gambaran sanksi itu dalam rapat koordinasi penanganan covid-19, termasuk dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia menilai, sanksi sosial yang selama ini diterapkan berupa menyapu di tepi jalan kurang begitu efektif.

    Baca: Pemerintah Bakal Impor Ratusan Ribu Obat Penanganan Covid-19

    "Harapannya sanksi seperti itu bisa memberi efek jera, meningkatkan kedisiplinan masyarakat menjalankan prokes, khususnya pakai masker," katanya.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY ini menyatakan, tenaga relawan untuk membantu penanganan covid-19 sangat kurang. Ia mengatakan, bagian yang kurang, seperti tenaga kebersihan hingga bagian mengurus makanan.

    Di sisi lain, tenaga kesehatan sudah kewalahan menangani lonjakan pasien covid-19 di rumah sakit rujukan. Sementara, tenaga kesehatan di Puskesmas melakukan tracing hingga vaksinasi.

    "Kalau petugas kebersihannya kemudian permakanannya, yang nganter-nganter makanan ke kamar-kamar, kan butuh orang. Nah itu," ungkapnya.

    Baca:Calon Penumpang dari Bandara Soekarno Hatta Tak Perlu STRP 

    Dalam kebijakan PPKM Level 4 yang berlaku 26 Juli hingga 2 Agustus, pihaknya akan mengawasi berbagai penerapan protokol kesehatan di berbagai titik dan lokasi. Titik-titik yang disasar yakni pelaku usaha seperti warung makan, pedagang kali lima, toko kelontong, pangkas rambut, hingga pedagang asongan yang diperbolehkan operasional hingga pukul 20.00 WIB berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 20/INSTR/2021

    Jajarannya menyiagakan sekitar 200 personel yang bergabung dengan petugas dari sejumlah lembaga. Selain pengawasan, pihaknya juga akan menindaklanjuti bila ada laporan terjadinya pelanggaran prokes.

    "Pakai masker itu hal utama, baik itu pengunjung atau penjual. Kedua harus jaga jarak. Itu yang penting untuk diawasi," kata Noviar

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id