Raperda Kawasan Kumuh Bandung Ditarget Tuntas Akhir 2019

    Roni Kurniawan - 19 Desember 2019 12:10 WIB
    Raperda Kawasan Kumuh Bandung Ditarget Tuntas Akhir 2019
    Penertiban kawasan kumuh di Tamansari, Bandung, Jawa Barat. Foto: medcom.id/Roni k
    Bandung: DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, fokus menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh. Raperda tersebut ditarget rampung pada akhir 2019 agar bisa diterapkan pada 2020.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh, Agus Gunawan, menyatakan regulasi ini menjadi bekal Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkonsentrasi mengatasi kawasan kumuh.

    "Raperda ini memberi payung hukum untuk Pemkot terkait penanganan kawasan kumuh," ujar Agus di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis, 19 Desember 2019.

    Dia menerangkan latar belakang usulan raperda tersebut karena Kota Bandung disebut kota kedua terkumuh di Indonesia. Dia mengatakan Pemkot Bandung telah berusaha menjauhkan predikat kota terkumuh. 

    "Dari 1.400 hektare kawasan kumuh di 2015, dan pada 2018 tinggal 700-an hektare. Ini kan kalau dibereskan harus ada payung hukumnya,"imbuh Agus. 

    Sejak dimulai pembahasan sekitar dua bulan lalu, Agus menuturkan saat ini Pansus sudah finalisasi raperda dan berencana akan melakukan fasilitasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

    "Kalau disebrangkan ke 2020 kapan Pemkot akan bergerak, nah ini sedang disiapkan. Besok kita mau fasilitasi, nanti tinggal masuk di Bamus (Badan Musyawarah) dan siap diparipurnakan," tuturnya.

    Sementara itu, anggota Pansus Ferry Cahyadi Rismafury menegaskan tidak ada alasan menunda pengesahan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh. Termasuk, sambung dia, peristiwa di RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung.

    Ferry menyatakan DPRD Kota Bandung prihatin dan tetap bersikap kritis terhadap peristiwa di RW 11 Tamansari.  Anggota Komisi C pun sudah memanggil Pemkot bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perihal peristiwa Tamansari untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    "Kejadian di Tamansari itu konteksnya berbeda dengan raperda. Kita juga di Pansus khawatir, kritik kita terhadap peristiwa itu berjalan, bahkan kemarin juga kita dari Komisi C sudah memanggil dari Pemkot," kata Ferry.

    Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh telah melalui berbagai tahapan. Sasarannya, raperda juga mengatur penataan kawasan kumuh di seluruh Kota Bandung.

    Dia melanjutkan sejak Pansus dibentuk awal November 2019, raperda langsung ditindaklanjuti. Sehingga setiap tahapan dilewati dengan serius lantaran penataan kawasan kumuh ini menjadi salah satu masalah yang harus segera dituntaskan. 

    "Semua anggota pansus fokus menyelesaikan dengan selektif dan teliti. Kita ke Kementerian konsultasi sebagai bagian mendengar pendapat ahli, karena mereka lebih paham dalam penyusunan aturan penataan kawasan kumuh dan kita sudah konsultasi ke kementerian terkait," tandasnya.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id