Herman Deru Tunjuk Wabup Musi Banyuasin Jadi Plt Bupati

    Media Indonesia - 17 Oktober 2021 17:22 WIB
    Herman Deru Tunjuk Wabup Musi Banyuasin Jadi Plt Bupati
    Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Istimewa



    Palembang: Gubernur Sumsel Herman Deru menunjuk Beni Hernedi, Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. 

    "Setelah saya mendapatkan informasi resmi, saya langsung ambil langkah agar tak ada kekosongan bangku kepemimpinan, serta izin dari Menteri Dalam Negeri dengan menunjuk Beni Hernedi sebagai Plt Bupati Muba," kata Herman Deru, Minggu, 17 Oktober 2021.

     



    Keputusan itu di ambil dalam surat keputusan Gubernur nomor 130/3105/1/2021 perihal Penugasan Wakil Bupati Muba sebagai Plt Bupati Muba.

    "Seyogyanya surat ini saya serahkan kepada Beni langsun namun arena beberapa halangan ia (Beni) berhalangan hadir kemungkinan akan diserahkan," ujar Herman.

    Ia menjelaskan, saat ini Provinsi Sumsel tengah gencar-gencarnya untuk mempercepat proses vaksinasi kepada masyarkat. Dengan peristiwa hukum ini, ia tak ingin roda Pemerintahan terganggu dan pelayanan kepada masyarakat terganggu hanya karena keterlambatan dalam mengambil keputusan.

    Baca: Gubernur Sumsel Imbau Kepala Daerah Tak Terlibat Tindak Pidana

    "Kita semua pasti tidak menginginkan suasana seperti ini, keinginan kita pemerintahan itu berjalan normal dengan segala kreatifitas kepala daerah khususnya Bupati dan walikota. Namun ini sudah terjadi, saya sebagai pemimpin Provinsi bertanggung jawab, agar tidak satupun di 17 kabupaten kota yang roda pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan terganggu karena kita terlambat mengambil keputusan, rongga itu harus di isi sesegera mungkin," ungkapnya.

    Sedangkan untuk masyarakat Muba, ia berpesan agar masyarakat Muba tetap tenang sembari menunggu proses hukum yang berjalan.

    "Tentu kita tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah, kita ikuti saja proses hukumnya. Masyarakat Muba, agar tetap tenang, untuk kita sama sama menunggu proses hukum karena Bupati dalam proses hukum terjadi di tahan selama 12 hari, dan kita lihat berikutnya apakah KPK sudah cukup bukti berarti bisa wajib ke pengadilan atau sebaliknya," ujarnya.
     

    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id