Uang BLT Rp92 Juta Disikat Demi Maju Kembali Jadi Kades

    Hendrik Simorangkir - 29 November 2021 21:37 WIB
    Uang BLT Rp92 Juta Disikat Demi Maju Kembali Jadi Kades
    Polres Lebak mengungkap mantan Kepala Desa yang gelapkan uang BLT, Senin, 29 November 2021. Dokumentasi/ istimewa



    Tangerang: AU, 49, mantan kepala desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, menggelapkan uang bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp92 juta. Uang tersebut disikat dari 100 kepala keluarga (KK) dengan masing-masing menerima Rp300 ribu yang bersumber dari anggaran dana Desa Pasindangan 2021.

    "Penyaluran dana BLT yang diduga yang semula digelapkan sebesar Rp90 juta dibagikan untuk tiga tahapan pencairan, di mana satu pencairan sebesar Rp30 juta untuk 100 KK dengan masing-masing menerima Rp300 ribu per KK, namun setelah diaudit oleh tim auditor kerugian tersebut mencapai Rp92 juta lebih," kata Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra, Senin, 29 November 2021.

     



    Baca: Percobaan Pembakaran Kantor PSS Disebut Tindakan Pengecut

    Menurut Teddy pendistribusian kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berjumlah 100 KK sampai dengan saat ini pencairan sudah sampai ke-11, ada beberapa tahapan yang belum dikirim.

    "Jadi seharusnya pendistribusian itu langsung dari Pemkab Lebak, namun pelaku meminta agar bantuan BLT tersebut disalurkan langsung olehnya. Tapi faktanya pendistribusian untuk tahap pertama, tahap kedua disalurkan tetapi untuk, tahap ketiga sampai dengan tahap kelima tidak didistribusikan kepada 100 KPM," jelas Teddy.

    Teddy menuturkan pelaku menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kampanye pencalonan sebagai kepala desa periode 2021-2027. Barang bukti yang disita, berupa dokumen hasil pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa Pasindangan dan rekening BJB Kas Desa Pasindangan.

    "Selain itu kami sita berkas bukti pencairan uang yang akan digunakan untuk pendistribusian BLT dana desa dan tanda terima pendistribusian KPM," ungkap Teddy.

    Pelaku terancam dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenakan maksimal penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

     

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id