Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Didakwa Terima Rp13 Miliar

    Muhammad Syawaluddin - 22 Juli 2021 18:16 WIB
    Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Didakwa Terima Rp13 Miliar
    Suasana persidangan terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Nurdin Abdullah, di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Juli 2021. Medcom.id/ Muhammad Syawaluddin



    Makassar: Terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Nurdin Abdullah, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima uang dari kontraktor sebesar Rp13 miliar. Uang yang didapat oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) non aktif itu berasal dari sejumlah kontraktor yang ada di Sulsel. 

    "Kalau ditotal mulai dari penerimaan suap dan gratifikasi kurang lebih 13 miliar," kata salah satu JPU Muhammad Asri di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini, Kota Makassar, Kamis, 22 Juli 2021.

     



    Dalam kasus atau tindak pidana suap, mantan Bupati Bantaeng itu menerima uang sebesar SGD150 ribu dan Rp2,5 miliar dari dua kontraktor yakni Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin. Keduanya memberikan uang kepada Nurdin Abdullah untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur. 

    Ia juga menyebut Nurdin Abdullah menerima hadiah sejumlah uang dari beberapa kontraktor yang ada di Sulsel. Bahkan, Nurdin menerima SGD200 ribu dari salah satu kontraktor. 

    "Sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi kurang lebih Rp6 miliar ditambah SGD200 ribu," detail Asri. 

    Dalam sidang yang dipimpin oleh Ibrahim Palino tersebut, Nurdin Abdullah tidak mengajukan eksepsi. Hal itu dilakukan untuk untuk mempercepat persidangan. 

    "Kami tidak mengajukan eksepsi supaya langsung pembuktian untuk mempercepat persidangan dan untuk pembuktian," ucap salah satu Kuasa Hukum, Nurdin Abdullah, Irwan.

    Baca: Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Didakwa Pasal Berlapis

    Nurdin Abdullah dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Kemudian, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    (SYN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id