Menang Praperadilan, Kejagung Sah Sita Dua Hotel di Sukoharjo dan DIY

    Al Abrar - 22 Juli 2021 08:28 WIB
    Menang Praperadilan, Kejagung Sah Sita Dua Hotel di Sukoharjo dan DIY
    Sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Istimewa



    Jakarta: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menang pada sidang praperadilan terkait kasus penyitaan dua hotel di Sukoharjo, Jawa Tengah dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan kemenangan berdasarkan keputusan sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2021. Sesuai Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin- 151/F/FD.2/07/2021 tanggal 07 Juli 2021.

     



    "Dengan demikian maka penyitaan yang sudah dilakukan Tim Penyidik pada Jampidsus Kejagung sudah sah dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku," kata Leonard melalui keterangannya pada Rabu, 21 Juli 2021.

    Baca: Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan Dipilih Jadi Pejabat Bupati Bekasi

    Penyitaan barang bukti yang digugat pemohon berupa enam bidang tanah dan/atau bangunan teletak di Desa Gedangan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Brather Inn Sukoharjo dengan pemegang hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Graha Solo Dlopo.

    Kemudian, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 tertelak di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dan di atasnya berdiri bangunan Hotel Brother Inn Babarsari dengan pemegang hak atas nama Jimmy Tjokrosaputro.

    “Penyitaan dilakukan oleh Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada ASABRI,” ujarnya.

    Hakim kata Leonard memiliki pertimbangan pertimbangan bahwa Pasal 39 Ayat (1) huruf e KUHAP termohon melakukan penyitaan terhadap lahan milik Pemohon III yang disewa tidak bertentangan dengan hukum karena masuk materi pemeriksaan pokok perkara.

    Selanjutnya, kata dia, penyitaan oleh penyidik tanpa dihadiri serta berita acara penyitaan tidak ditandatangani oleh kepala desa/ketua lingkungan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang benda yang disita diserahkan secara sukarela oleh para pemohon kepada termohon.

    “Kecuali, pemohon tidak bersedia menyerahkan barang untuk dilakukan penyitaan, maka kehadiran kepala desa atau ketua lingkungan menjadi bersifat imperatif,” jelas dia.

    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id