Keberadaan Harun Masiku Masih Gelap

    Gonti Hadi Wibowo - 11 Januari 2020 15:21 WIB
    Keberadaan Harun Masiku Masih Gelap
    Kantor PDI Perjuangan Sumsel. (Foto: Medcom.id/Gonti Hadi Wibowo)
    Palembang: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatra Selatan Giri Ramanda Kiemas mengaku tidak mengetahui keberadaan kadernya, Harun Masiku, yang menjadi tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    “Sejak pileg selesai, dia (Harun Marsiku) tidak pernah muncul dan tidak aktif lagi. Saya tidak tahu keberadaanya,” kata Giri, Sabtu, 11 Januari 2020.

    Giri mengatakan Harun Masiku tidak masuk dalam kepengurusan PDIP Sumsel. Pihaknya pun tak punya wewenang untuk memecat sebab hal itu merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    "Keputusan memecat beliau atau tidak itu keputusan DPP pusat,” tegasnya.

    Harun Masiku maju dalam pemilu legislatif (pileg) dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1, meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuklinggau.

    Harun Masiku hanya mendapatkan 5.878 suara. Perbandingan perolehan suara Harun pun timpang dengan yang didapatkan almarhum Nazarudin Kiemas yang mengantongi 145.752 suara.

    Posisi kedua hingga kelima dengan suara terbanyak ditempati Riezky Aprilia dengan 44.402 suara dan Darmadi Jufri dengan 26.103 suara. Kemudian, Doddy Julianto Siahaan dengan 19.776 suara, dan Diah Okta Sari dengan 13.310 suara.

    Kendati peringkat perolehan suara Harun berada di urutan enam, ia mendapatkan kesempatan diajukan PDIP menggantikan Nazaruddin yang wafat sebelum pemilu digelar.

    Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan sangkaan menerima suap. Ia jadi tersangka suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Wahyu sebagai penerima suap kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan Harun sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id