DPRD Minta DLH Kota Bekasi Hitung Dampak Kerusakan Lingkungan TPST Bantargebang

    Antonio - 23 September 2021 20:14 WIB
    DPRD Minta DLH Kota Bekasi Hitung Dampak Kerusakan Lingkungan TPST Bantargebang
    Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro. Medcom.id/ Antonio



    Bekasi: DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghitung dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dampak kerusakan lingkungan perlu dihitung sebagai kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta. 

    Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro mengatakan, DLH Kota Bekasi perlu menghitung kerusakan lingkungan sehingga ada bukti untuk mengajukan kenaikan dana kompensasi atau uang bau.

     



    “Kita mendorong agar Dinas LH menghitung apa saja bentuk kerugian lingkungan baik pencemaran darat, air, udara di mana saja, dan dibuktikan dengan bukti, evidence, dan itu pencemarannya seperti apa, udaranya seperti apa, air seperti apa, nah dihitung,” katanya di Bekasi, Kamis 23 September 2021.

    Dia menyatakan, pihaknya mendukung keinginan Pemkot Bekasi agar dana kompensasi TPST Bantargebang naik. Namun, untuk menentukan jumlah kenaikan perlu dilakukan penghitungan terlebih dahulu dan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Baca: Pemkot Bekasi Minta DKI Bangun Pusat Energi Terbarukan di Bantargebang

    “Tapi, apakah (naik) 100 persen atau tidak, kalau kami lebih tepatnya menghitung kembali kualitas pencemaran TPA itu menjadi objek penerima manfaat, itu harus di-review. Selebihnya, layak tidaknya, tentunya mengukur juga kemampuan DKI,” katanya.

    Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, membantah jika pihaknya meminta kenaikan uang kompensasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebesar 100 persen.

    Rahmat menyatakan hingga kini Pemkot Bekasi belum membahas kenaikan jumlah uang kompensasi tersebut karena pihaknya masih membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai TPST Bantargebang.
     
    "Jadi gini, saya kemarin baca, mungkin kepala dinas itu ada statment tentang kenaikan uang bau, kosinyasi. Nah kan kita belum bahas (kenaikan dana kompensasi 100 persen), kita baru menyusun poin-poin berkenaan dengan perpanjangan pemanfaatan," kata Rahmat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta 'duit bau' dana kompensasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang naik hingga 100% ke Pemprov DKI Jakarta. Hal itu untuk melakukan perbaikan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang.

    "Kita meminta kenaikan kepada DKI Jakarta itu bisa untuk pemulihan lingkungan, perbaikan lingkungan," katanya kepada Medcom.id, Rabu, 22 September 2021.


    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id