Pemkot Malang Gandeng KPK untuk Tingkatkan PAD

    Daviq Umar Al Faruq - 09 Oktober 2019 18:19 WIB
    Pemkot Malang Gandeng KPK untuk Tingkatkan PAD
    Sosialisasi Lanjutan Pelaksanaan Program Pajak Online (E-BPHTB) dan Penjelasan tentang Kegiatan Supervisi Peningkatan Pendapatan, Rabu 9 Oktober 2019. (Foto: Dok. Pemkot Malang)
    Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) menggelar Sosialisasi Lanjutan Pelaksanaan Program Pajak Online (E-BPHTB) dan Penjelasan tentang Kegiatan Supervisi Peningkatan Pendapatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang selama ini dinilai kurang maksimal oleh KPK. Terutama dari tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.

    "Selain itu, goalnya bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan namun juga pada prosesnya yang transparan diharapkan bisa mencegah tindak korupsi di Kota Malang khususnya di bidang perpajakan," kata Sutiaji di Malang, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Sutiaji menambahkan APBN masih sangat tergantung pada sektor pajak. Menurut Sutiaji pajak menjadi nyawa bagi negara serta melalui pajak pula pembangunan dapat diselenggarakan dengan baik.

    Sementara itu Koordinator Wilayah V KPK Jatim, Asep Rahmat Suwanda mengatakan bahwa tahun ini ada dua fokus utama kinerja tim Korsupgah KPK. Yaitu optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah. 

    "Khusus untuk pendapatan daerah di Kota Malang kami telah memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan regulasi dan perbaikan database guna peningkatan PAD nya," kata Asep.

    Oleh karena itu, pada kegiatan ini KPM menyampaikan kepada Wajib Pajak (WP) di Kota Malang untuk memasang alat monitor agar setiap transaksi yang terjadi bisa langsung tercatat di BP2D. Dalam pelaksanaanya bakal dibantu oleh Bank Jatim.

    "Hal itu kami lakukan karena kami menilai bahwa Kota Malang memiliki potensi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah," beber Asep.

    Dalam kegiatan ini, turut hadir 200 Wajib Pajak (WP) dari Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan WP lainnya yang ada di Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan melalui sistem online. Sehingga nantinya mampu mencegah tindak korupsi.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id