Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Blokade Jalan Penghubung Makassar-Gowa

    Muhammad Syawaluddin - 07 Oktober 2020 16:34 WIB
    Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Blokade Jalan Penghubung Makassar-Gowa
    Ratusan mahasiswa Unismuh Makassar saat aksi di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 7 Oktober 2020. Muhammad Syawaluddin
    Makassar: Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan aksi di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law. 

    Pantauan Medcom.id, ratusan mahasiswa Unismuh Makassar itu memblokade dua jalur jalan dan menyebabkan kemacetan di jalan penghubung Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Massa aksi  pun membakar ban sejak pukul 15.00 Wita hingga kini. Saat ini ada dua kelompok mahasiswa yang menutup jalan di sepanjang jalan Sultan Alauddin. 

    "Gerakan ini untuk menolak Omnibus law. Karena hanya mementingkan kaum elit dan mengesampingkan hak buruh dan petani," kata Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Unismuh Makassar, Al Ikhwan Nur, di sela-sela aksi, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Para demonstran mengutuk anggota DPR yang dinilai mementingkan kepentingan pengusaha dan pemilik modal. Para anggota DPR dianggap mengebiri hak-hak buruh dan petani. 

    Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Blokade Jalan Penghubung Makassar-Gowa
    Ratusan mahasiswa Unismuh Makassar saat aksi di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 7 Oktober 2020. Muhammad Syawaluddin

    Ratusan pengunjuk rasa itu mengkritik Undang-undang Omnibus Law yang memangkas hari libur dan menambah jam kerja para buruh. Hal itu dinilai tidak adil bagi masyarakat kecil, khususnya buruh dan bersifat eksploitatif. 

    "Libur hanya sekali seminggu. Ini salah satu yang kami tolak karena tidak berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh warga negara," jelasnya.

    Baca: Rusak Gedung DPRD Jambi, Puluhan Pelajar Ditangkap

    Dalam Undang-undang Omnibus Law mengatur tentang waktu kerja semalam tujuh jam dalam sehari. Namun libur ditentukan hanya sehari dalam sepekan.

    Undang-undang Cipta Kerja itu juga mengatur pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    "Kami tidak hanya menolak RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan tapi juga klaster Agraria dan Lingkungan Hidup," jelasnya. 

    Dia menerangkan, Undang-undang Omnibus Law akan mengurangi kesejahteraan para buruh. Lantaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditiadakan dan disatukan ke upah minimum provinsi (UMP) sehingga dinilai merenggut hak otonomi daerah.

    Tidak hanya itu, status para buruh tidak diberi batas waktu karena tidak ada perjanjian kerja antar waktu (PKWT). Serta tidak ada hak buruh perempuan dalam hal ini cuti haid dan melahirkan. 


    (LDS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id