Pemprov Jatim Bahas Dana Desa Bersama Ribuan Kades

    Amaluddin - 22 Februari 2020 11:33 WIB
    Pemprov Jatim Bahas Dana Desa Bersama Ribuan Kades
    ilustrasi medcom.id/ Muhammad Rizal.
    Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan mengundang 7.721 kepala desa (kades) dari 30 kabupaten/kota untuk membahas percepatan pencairan dan pengelolaan dana desa 2020.

    "Total undangan ada 8.436, terdiri kepala desa, camat, Sekda kabupaten, Kepala PMD, Kajari, Kajati, Polda Jatim, dan Kapolres serta narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI," kata Kepala DPMD Jatim, Mohammad Yasin, di Surabaya, Sabtu, 22 Februari 2020.

    Yasin menjelaskan dalam pertemuan nanti pemerintah provinsi berupaya mendorong pemerintah kabupaten/kota dan desa mempercepat pencairan tahap pertama dana desa sebesar 40 persen. Sehingga investasi di desa segera bergerak.

    "Total dana desa Jatim sebesar Rp7,6 triliun, dan harus diserap dalam satu tahun," jelas Yasin.

    Sedangkan kegiatan yang dilakukan yaitu bidang pembangunan (infrastruktur desa yang mendukung kegiatan ekonomi desa), sarana olahraga, pengembangan BUMdes, padat karya tunai (pembangunan selokan, peninggian muka jalan atau pembangunan fasum lain, dengan tenaga kerja dari warga sekitar), penanggulangan kemiskinan.

    "Dana desa saat ini masih ada di bendahara negara, dan tinggal diambil oleh desa, dengan persyarat yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan," ungkap Yasin.

    Yasin mengatakan pencairan dana desa tahap pertama paling cepat dilakukan Januari dan paling lambat Juni 2020. Jika melebihi batas waktu, maka tidak bisa mencairkan tahap selanjutnya. 

    Syarat yang harus disiapkan di antaranya, harus ada Peraturan Bupati (Perbub) tentang pembagian dana per desa, dan APBDesa harus sudah diselesikan. "Biasanya mereka sudah siap, jadi tahap pertama pasti selesai," beber Yasin.

    Hingga saat ini pada tahap pertama, Jatim telah mencairkan dana desa untuk 303 desa dari Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. "Sehingga Dana Desa yang masuk ke rekening desa, harus segera digunakan," katanya.

    Ia mengimbau bagi desa yang sudah pemilihan segera penetapan. Dan bagi Penjabat (Pj) kepala desa yang masih menjabat segera menyusun  APBDes nya karena memiliki kewenangan untuk melakukannya sehingga tidak menghambat penyaluran dana desa.

    "Kita menjadi provinsi yang paling besar pencairannya ditahap satu. Saya imbau, untuk desa yang dananya cair segera melakukan kegiatan pemanfaatkan. Jangan sampai dana ini mengendap di rekening desa," pungkas Yasin.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id