Bareskrim Memastikan Tindak Tegas Pengoplos Gas

    Antara - 07 Agustus 2020 23:09 WIB
    Bareskrim Memastikan Tindak Tegas Pengoplos Gas
    Tabung gas elpiji 3 kg di lokasi penggerebekan di Tangerang, Banten. DOK ISTIMEWA
    Tangerang: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyimpangan tabung gas subsidi, dengan modus mengurangi volume tabung gas elpiji. Sebanyak lima tersangka ditangkap.

    Lima tersangka berinisial ES, LA, ED, NS, dan UG. Kelima pelaku ditangkap di dua lokasi penggerebekan, yakni di Kavling DPR A Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten dan Kavling DPR, Blok C, Gang Ambon RT 02 RW 06 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten.

    "Ini harus kita lakukan penindakan tegas karena ini merugikan negara yang sudah mensubsidi. Sehingga subsidi ini berkurang dan membuat rugi juga masyarakat," ucap Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Syahardiantono, Jumat, 7 Agustus 2020

    Syahar menerangkan, para tersangka menjual kembali gas yang sudah dikurangi volumenya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat turut dirugikan, karena tidak mendapat subsidi gas yang sesuai. 

    "Sehingga sasaran subsidi pemerintah tidak tepat sasaran atau terhambat. Yang seharusnya subsidi ini untuk masyarakat sehingga berkurang, itu kan diambil oleh pelaku ini," tuturnya.

    Dari hasil penggerebekan, disita 563 tabung gas ukuran 3 kilogram, 175 tabung gas ukuran 12 kg, dan 22 tabung gas ukuran 50 kg. Selain itu, pun sebanyak tiga truk dan dua unit mobil pikap dan beberapa tabung gas kosong.

    "Polri mengawal penuh subsidi gas agar tepat sasaran dan secara utuh diterima masyarakat," jelasnya.

    Baca: Pengoplos Gas Subsidi di Kavling DPR Tangerang Ditangkap

    Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, mengungkapkan modus kelima pelaku dengan menyuntikan tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg. Tabung gas hasil suntikan, kemudian langsung dipasarkan ke masyarakat.

    "Para tersangka dijerat Pasal 53 huruf b, c, d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 8 ayat (1) Huruf A, dan pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," ujar Awi melansir Antara, Jumat,7 Agustus 2020.

    Adapun ancaman pidana untuk pasal 53 UU No.22 Tahun 2001 hukumannya paling lama 4 Tahun penjara dengan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Sedangkan UU Tentang Perlindungan Konsumen untuk hukuman pidananya paling lama 5 Tahun penjara dan dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id