Card 4 of 4

Balai Pustaka Riwayatmu Kini

29 Juni 2018 18:40
Agen buku Balai Poestaka 1920. (Istimewa)
Agen buku Balai Poestaka 1920. (Istimewa)

Wacana menghidupkan kembali Balai Pustaka kembali diperbincangakan. Balai Pustaka sebagai rezim bahasa dan sastra yang sempat berjaya, dianggap sudah kehilangan peranan.


KALA itu, 14 September 1908, Commisie voor de Inlandsche School en Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tugas terpentingnya adalah menerbitkan bacaan yang laik untuk kaum pribumi. Buku yang diterbitkan di luar komisi tersebut dianggap tulisan liar.

Maklum, dulu, perlawanan para aktivis pergerakan cukup masif lewat tulisan; baik buku, jurnal, hingga media massa.

Douwe Adolf Rinkes, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris komisi, meminta pemerintah membuka perpustakaan di banyak tempat. Pemerintah pun meluluskan permintaan Rinkes. Pada 13 Oktober 1910, perpustakaan mulai dibuka di sekolah-sekolah pribumi, diberi nama 'Taman Poestaka'. 

Selain perpustakaan, dibuka pula toko buku untuk penjualan karya-karya yang diterbitkan komisi. Bahkan, penjualan juga dilakukan ke pelosok-pelosok desa menggunakan truk - sebagai toko buku berjalan. Tak hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.





The Committee for the Volkslectuur in Batavia (1920). Dari kiri ke kanan: Bupati Bandung Raden Adipati Ario Wiranatakoesoema, inspektur pendidikan H.C.H. de Bie, Dr. D.A. Rinkes, Raden Mas Ario Dhipokoesoemo, Mr. A. Neytzell de Wilde; Berdiri dari kiri ke kanan: Mayor R.F. van Gent, inspektur pendidikan A. de Geus, sekretaris A.F. Folkersma, L.Th.J. Wolterbeek-Muller, Bupati Pasuruan Hoesein Djajadiningrat. (rinkes.nl)


Dianggap sukses menjalankan tugas, pemerintah pun memperkuat posisi Komisi Bacaan Rakyat sebagai lembaga penerbitan resmi, dan memberikan tambahan anggaran. Melalui Keputusan No. 63, pada 22 September 1917, lembaga ini resmi diberi nama 'Balai Poestaka'. D.A. Rinkes pun dipercaya untuk memimpinnya.

Kuatnya pengaruh Balai Pustaka di dunia literasi, menjadikannya sebagai pusat standar sastra. Bahan bacaan di luar Balai Pustaka dianggap tulisan liar. Alhasil, penerbitan buku melalui Balai Pustaka dirasa amat sulit.





Namun, mulai 1920, para sastrawan dan tokoh pergerakan seperti Abdul Muis, justru memanfaatkannya untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan. Muncul pula nama-nama seperti Marah Rusli, M. Yamin, Idrus, HAMKA, hingga Sutan Takdir Alisjahbana, yang turut menyebarkan pikiran kebangsaannya melalui Balai Pustaka.

Inilah awal atau pertanda penyebaran sastra Indonesia. Pada tahun itu, Balai Pustaka menerbitkan 80 judul buku berbahasa Melayu, 100 buku berbahasa Madura dan 200 berbahasa Jawa.

Dalam pembabakan dunia sastra di Indonesia, para sastrawan Balai Pustaka itu dikenal dengan nama 'Angkatan 20' atau 'Angkatan Balai Pustaka'.
 

Banjir proyek

Singkat cerita, di masa kemerdekaan, Balai Pustaka berkembang pesat. Berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan penerbitan 'senior' ini sukses bukan main.

Bagaimana tidak, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan, baik SD, SMP, dan SMA seluruh Indonesia, ditujukan bagi Balai Pustaka.

Penghasilannya, jangan ditanya. Yang pasti, sebagai perusahaan, asetnya terus menggelembung, baik dalam bentuk tanah maupun gedung. Salah satunya gedung BP di Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat (sekarang Gedung OJK).

Ada pula Gedung BP di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, bekas Kompleks Siliwangi. Sekarang menjadi Gedung DJPU Kementerian Keuangan.

Aset lainnya adalah 2 unit pabrik percetakan umum dan percetakan sekuritas di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Termasuk sebuah gudang di Jalan Cut Meutia, Bekasi.

Sayangnya, masa-masa keemasan itu berakhir pada 2005. Di era Reformasi ini, semangat anti-monopoli menyeruak. Imbasnya, muncul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2005. Hak penerbitan buku sekolah dicabut dari Balai Pustaka.
  
Alhasil, Balai Pustaka kehilangan order. Kemunculan penerbit-penerbit baru turut menghantamnya sebagai bentuk tandingan. Lambat laun, Balai Pustaka ditinggalkan. Eksistensi Balai Pustaka tak sebengis dulu.

Seperti tak mampu lagi bangkit, Balai Pustaka semakin terpuruk. kinerja keuangan berimbas pada kinerja operasional.



Gedung Balai Pustaka, Matraman, Jakarta Timur. (MI)
 

Hidup segan mati tak mau

Tak banyak pelaku sastra yang mengarahkan karyanya untuk diterbitkan Balai Pustaka. Alasannya, jumlah yang diproduksi Balai Pustaka sudah tidak besar. Maklum, kurang modal, Balai Pustaka sedang krisis.

Akhirnya, pada awal 2010, berita mulai bermunculan. Balai Pustaka masuk ke dalam jajaran BUMN yang merugi, bahkan dianggap sebagai beban pemerintah.

Saat itu Balai Pustaka meminta suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Balai Pustaka membutuhkan dana sedikitnya Rp 150 miliar untuk memperbaiki infrastruktur, membenahi SDM dan juga permodalan.

Namun, Kementerian BUMN melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menolak permintaan suntikan dana itu. PPA sempat mengirim surat kepada Balai Pustaka yang isinya menyatakan tidak bisa mengucurkan dana untuk Balai Pustaka.

PPA tidak menyebutkan secara jelas alasannya. Sebaliknya, PPA malah mengalihkan permasalahan Balai Pustaka kepada BNI Securities yang bertindak sebagai arranger.

Saat itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Balai Pustaka, Rafita, keberatan dengan pengalihan kepada pihak ketiga tersebut. Alasannya karena bunga yang diberikan oleh BNI Securities cukup tinggi. "BNI memberi kita bunga hingga 18%," imbuh Rafita, seusai menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 2 Februari 2010.
 

Negara pun kembali mencari jalan keluar untuk Balai Pustaka. Menteri BUMN saat itu, Mustafa Abubakar, meminta PPA mengkaji kembali potensi Balai Pustaka.


Kata PPA, seperti kebanyakan BUMN, masalahnya ada di keuangan. Maka, secara umum, ada 3 cara untuk menangani BUMN yang bermasalah, yakni, likuidasi. Hal ini dilakukan apabila BUMN tersebut sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan.

Opsi kedua, dijadikan Badan Layanan Umum (BLU). Opsi ini bisa dilakukan apabila BUMN tersebut tidak bisa mendatangkan keuntungan, namun tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dan, opsi terakhir adalah restrukturisasi.

“Balai Pustaka tidak mungkin dilikuidasi, sebab dia termasuk BUMN penting. Sedangkan untuk dijadikan BLU, BUMN tersebut juga harus disehatkan dulu. Jadi Balai Pustaka kemungkinan direstrukturisasi,” kata juru bicara PPA Hakim Polim saat itu.

Akhirnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar pun melempar wacana; "Ada dua opsi untuk Balai Pustaka. Pertama, menjadikannya sebagai BLU bagi Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, melikuidasi atau divestasi menjadi anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk," ujarnya pada 11 Juli 2011.

Nada pesimistis pun akhirnya keluar dari mulut mantan Direktur Utama Balai Pustaka, Zaim Uchrowi. “Balai Pustaka tidak diharapkan lagi menjadi BUMN,” kata Zaim kepada awak media pada Rabu 2 November 2011.

Tak ada pilihan, Zaim harus rela Balai Pustaka diakuisisi PT Telkom Indonesia (PT Telkom) sebagai anak perusahaan. Kondisinya, Balai Pustaka terus merugi dan meninggalkan banyak utang.

Menteri BUMN selanjutnya, Dahlan Iskan, juga menyetujui wacana tersebut. Bahkan, Dahlan memberi waktu tiga bulan bagi PT Telkom untuk mengakuisisi Balai Pustaka.

Tapi, muncul penentangan dari para pengurus Balai Pustaka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Mereka yakin Balai Pustaka bisa bertahan. Bila diakuisisi, sama saja tidak ada lagi Balai Pustaka.

Hasilnya, wacana akuisisi pun mulai meredup. Namun, di masa-masa sulit,  jajaran direksi Balai Pustaka harus memutar otak buat menyelamatkan nasib perusahaan. Sejumlah kebijakan diambil, mulai dari mengurangi jumlah tenaga kerja, menjual sebagian aset hingga melakukan merger (penggabungan dua perseroan).

Pada Desember 2011, Balai Pusataka melakukan merger dengan PT Pradnya Paramita, salah perusahaan penerbit buku yang gulung tikar. Setelah itu, kantor Balai Pustaka mulai pindah dari kantor lamanya di Jalan Gunung Sahari Raya ke kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Sejumlah aset milik Paramita juga ikut dijual dan disewa. Upaya itu untuk membantu keuangan perusahaan. 

Meski demikian, Balai Pustaka tetap tak mampu berkembang. Hingga 2016, masih menderita kerugian dan tak mampu membukukan keuntungan.

***

SELAMA 20 tahun rugi; selama 10 tahun tidak membuat peluncuran buku. Kini, pemerintah Joko Widodo berencana menghidupkan kembali kejayaan Balai Pustaka.

Menteri BUMN Rini Soemarno mulai mengarahkan Balai Pustaka sebagai penggarap proyek terkait di sejumlah BUMN. Ya, membangun sinergitas, agar Balai Pustaka kembali 'hidup'.

Selain itu, Balai Pustaka pun mulai mengalir bersama perkembangan zaman. Perusahaan berusia lebih dari seabad itu melakukan terobosan baru, yakni, digitalisasi semua koleksi karya sastra terbitannya.

Bersama PT Telkom, Balai Pustaka juga menjalin kerjasama pembangunan 1.000 Telkom e-Book Corner atau Taman Bacaan Digital Telkom. Telkom memanfaatkan koleksi Balai Pustaka yang sudah dikonversi menjadi e-book.

Bahkan, keseriusan itu pun terlihat tatkala kantor Balai Pustaka yang mulai direnovasi, juga akan dijadikan tempat rapat para direksi BUMN bersama Menteri BUMN.

Belakangan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud memasrahkan 35 judul buku hasil risetnya untuk diterbitkan oleh Balai Pustaka. Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Basyaib menyambut baik.

Hamid berharap pemberian tugas itu menandai pengembalian penerbitan seluruh buku resmi Kemendikbud kepada Balai Pustaka.

"Artinya kita bicara tentang pasar 70 juta murid sekolah; bayangkan jika, misalnya, dikalikan 5 judul saja, 350 juta eksemplar," ucap Hamid dalam keterangan tertulisnya.

Kini, Balai Pustaka berupaya menemukan momentum kembangkitannya kembali, sebagai penerbit buku-buku berkualitas yang mencerdaskan publik.
COK

  Card 4 of 4

Aktifkan notifkasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id

Notifikasi dapat dimatikan kapanpun melalui pengaturan browser.

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id