• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 23 NOV 2018 - RP 51.179.914.135

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

  Card 3 of 3

20 Tahun Reformasi

Saatnya Anak 98

M Rodhi Aulia    •    30 April 2018 09:32
Pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa pada Mei 1998.
Pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa pada Mei 1998.

Para elite politik hari ini banyak yang memasang pagar. Tidak ingin mantan aktivis 98 masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.


Indonesia merupakan satu-satunya negara yang rakyatnya berhasil menjatuhkan penguasa. Namun, tak kunjung dapat mengadilinya. Demikian mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) Bernard Ali Mumbang Haloho membuka perbincangannya dengan Medcom Files di kawasan Rasamala, Jakarta Selatan, Senin 16 April 2018.

Gerakan reformasi yang menumbangkan Presiden RI kedua Soeharto dan Orde Baru-nya pada Mei 1998, dinilai belum tutas. Memang, agenda reformasi sudah banyak yang dijalankan, namun belum semua.

Bagi Bernard, yang belum justru agenda yang terpenting, yakni, mengadili sang penguasa 32 tahun, Soeharto beserta kroninya.

Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, saat hukum mulai menyentuhnya. Dengan begitu, pidananya otomatis gugur. Meski demikian, agenda adili kroninya seharusnya masih bisa dilakukan.

"Butuh kekuatan politik yang sangat masif untuk itu," kata alumni Universitas Jakarta (Unija) ini.

Kini, Bernard menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengacara. Dan, bersama rekan-rekannya sesama mantan aktivis 98, dia mendirikan Rumah Gerakan 98. Bernard pun diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Gerakan 98 (DPN RG 98).

Bernard dan rekan-rekannya khawatir, pasalnya, saat ini sisa-sisa Orde Baru bermetamorfosa menjadi kekuatan politik. Terlihat dari munculnya Partai Berkarya yang dipimpin oleh putra Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

"Mereka sekarang bisa kembali lagi eksis," katanya.

Namun, inilah konsekuensi demokrasi. Siapapun yang dapat memenuhi persyaratan dapat menggunakan haknya, termasuk mendirikan partai politik.

Pula soal dugaan pelanggaran HAM. Meski Rumah Gerakan 98 mendukung pencalonan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, tapi dia mendesak rezim Jokowi untuk segera menuntaskan kasus penculikan aktivis, tragedi berdarah Trisakti, juga Semanggi 1 dan 2.

Dalam empat tahun belakangan, diakui, pemerintahan Jokowi fokus pada bidang perekonomian. Namun dia meyakini, Jokowi pasti akan memasukkan agenda pengusutan pelanggaran HAM menjadi prioritas.

"Sekarang dan seterusnya (jika kembali menjabat di periode kedua)," ujar dia.



Bernard Ali Mumbang Haloho. (Medcom/Aul)


Sementara itu, Aznil Tan, Aktivis Pena 98 turut mengkritisi pemerintahan Jokowi. Melalu forum yang dibentuknya, Merdeka 100 Persen (Derap), dia bersama rekannya fokus mengkaji kebijakan-kebijakan pangan dan persoalannya.

Baginya, sistem kapitalistik masih menyelimuti era reformasi. Bahkan semakin menggila, khususnya di ranah pangan.

"Banyak komoditas yang ketergantungan impor," ujar pendukung fanatik Jokowi ini.

Tapi sikap fanatik itu, diyakini Aznil tidak akan akan menumpulkan daya kritisnya. Pihaknya akan mendesak revisi berbagai kebijakan rezim Jokowi yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Kami ingin tagline Jokowi di periode kedua nanti adalah Merdeka 100 persen," ujar Aznil di awal perbincangan kami.


Tidak mudah

Sejumlah mantan aktivis 98 masih ada yang menganggap perjuangan mereka belum selesai. Sebagian di antaranya merasa perlu berusaha masuk ke dalam partai politik.

Bagi Aznil, label mantan aktivis 98 tidak serta-merta memudahkan langkah mereka masuk ke dalam parpol.

"Mereka masuk mengemis-ngemis juga. Bukan dirangkul. Seperti dikasih karpet merah. Dengan segala hormat. Sulit juga kesannya mengemis," ujar Aznil

Bahkan, untuk masuk ke lingkaran partai politik terkadang harus sedikit memaksa, termasuk juga menyusup terlebih dahulu.

"Seharusnya dirangkul. Kebanyakan kita ini jadi bawahan juga. Jadi ajudan. Kaki-tangan. Enggak di posisi strategis," ucap dia.

Ironisnya, di tengah usia para mantan aktivis 98 yang rata-rata menyentuh 40 tahun, masih dianggap anak-anak oleh elite politik. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal elite politik tersebut.

"Jangan anggap kita anak-anak lagi. Sudah ubanan begini, sudah punya anak lagi. Jangan anggap kami kelompok yang tidak punya konsep, enggak punya visi, enggak punya desain merancang Indonesia," ucap Aznil dengan nada kesal.

Menurutnya, aktivis 98 lahir dari kajian-kajian, diskusi-diskusi, dan sudah tentu perjuangan. "Jangan bujuk kita dengan permen," ketusnya.

Tidak hanya itu. Mantan aktivis 98 selama ini lebih banyak dipandang sebagai tempat nostalgia. Padahal, tegas Aznil, sudah saatnya mantan aktivis ini masuk ke dalam sistem pemerintahan.

"Aktivis 98 harus memiliki kekuasaan. Baik di legislatif maupun di eksekutif. Bahkan, harus berani muncul mengusung cawapres (calon wakil presiden)," ujar dia.



Aznil Tan. (Medcom/Aul)


Senada, mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) Sayed Junaidi Rizaldi juga bercerita ihwal ironi aktivis 98.

Sayed, yang kini duduk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, mencemaskan sedikitnya jumlah mantan aktivis 98 yang duduk di legislatif saat ini.

Bagi dia jumlah aktivis 98 di DPR RI seharusnya mayoritas. Mengawal reformasi dari dalam.

Bahkan, pria yang karib disapa Pak Cik ini mencoba melontarkan pesan kepada para elite politik. "Jangan dipandang remeh skill kita."

Sementara di eksekutif, saat ini aktivis 98 dianggap sudah bisa maju mengusung nama sebagai menteri. Lebih dari itu, kalau perlu mengusung nama Calon Wakil Presiden untuk Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Alumnus UPN Veteran Jakarta ini menduga, saat ini banyak elite politik yang tidak mau mantan aktivis 98 ada di dalam kekuasaan. Sebab, pertama aktivis 98 punya sejarah, dan kedua kualitasnya di atas rata-rata, termasuk memiliki jaringan yang kuat.

Jadi, saat ini banyak orang terganggu dengan keberadaan aktivis 98. Orang-orang yang dimaksud Pak Cik ini pun sulit dilawan. Pasalnya, yang dihadapi adalah orang berduit, pemilik kepentingan besar.

"Sementara kita tidak menguasai ilmu curang, tidak ada pendanaan. Itu kendala kita hari ini. Sistemik. Kita butuh minimal 20 orang yang berada di DPR untuk berjuang," ucap dia.



Sayed Junaidi Rizaldi. (Medcom/Aul)


Pak Cik menegaskan, soal mantan aktivis 98 masuk ke dalam kabinet, atau bahkan menjadi cawapres, kini tergantung para elite politik. Termasuk Jokowi, yang menjadi dukungan Pak Cik sejak 2014.

"Kalau dia (Jokowi) punya niat baik, dia juga enggak takut menggandeng (aktivis) 98. Dia juga enggak takut menaruh setengah menterinya anak-anak 98," ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga harus buka mata bahwa aktivis 98 itu bergelimang tokoh. Jangan terpaku pada satu kelompok saja. Tapi, harus dilihat lebih jernih.

"Jangan membuat jarak juga dengan mantan aktivis 98," ucap dia.

Mantan aktivis Famred Wahab Talaohu menimpali. Pada periode mendatang, jika Jokowi terpilih kembali, kabinet Jokowi harus bebas dari kroni Orde Baru. Dia mencontohkan Wiranto, tak boleh lagi ada.

Kemudian, dia juga meminta Jokowi berani seperti Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode kedua, SBY berani menggandeng Boediono sebagai cawapres yang notabene bukan berlatar belakang partai politik.

"Jokowi harus berani. Kalau bisa para menteri dari 98. Segudang tokoh-tokoh kita," kata Wahab dalam diskusi di Graha PENA 98, Kemang Utara, Jakarta Selatan, Jumat 27 April 2018.


***

Amien Rais, mantan Ketua MPR, dikenal luas sebagai bapak reformasi. Namun Amien Rais belakangan ini kerap melontarkan pernyataan kontroversial.

Bahkan label Amien sebagai bapak reformasi pun dipertanyakan. Mayoritas mantan aktivis 98 khususnya dari Forkot dan Famred sejak awal tidak pernah mengakui Amien sebagai bapak reformasi.

"Itu klaim sepihak. Memang kapan dia demo. Cek saja track record-nya," kata Pak Cik.

Menurutnya, saat itu Amien memang sempat hendak berorasi di tengah demonstran. "Karena kita enggak tahu dia siapa. Yang berorasi saat itu mahasiswa saja," kenang Pak Cik.



Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais. (ANTARA)


Bernard pun menyatakan hal serupa. Pemberian label bapak reformasi itu diduga klaim kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang saat itu digawangi Fahri Hamzah. Termasuk media massa pada saat itu.

"Terlebih saat itu, Amien salah satu tokoh yang memberikan kesempatan kepada Habibie berkuasa. Bagi kami saat itu Habibie jilid kedua dari Suharto," ujarnya.

Termasuk Wahab. Mengakui bahwa yang berorasi saat pendudukan gedung DPR hanya mahasiswa saja. Begitu juga kata Eli Salomo, mantan Aktivis Front Kota, mengungkapkan, Amien Rais sama sekali tidak pernah dibicarakan saat aksi 20 tahun lalu.

Namun, Fahri Hamzah berbeda pandang. Kepada Medcom Files, Kamis, 19 April 2018, mantan Ketua Umum KAMMI itu menanggapi dengan santai ihwal penolakan pengakuan Amien Rais sebagai Bapak Reformasi.

Menurutnya, mereka yang menolak Amien sebagai bapak Reformasi lupa akan sejarah. "Biar saja."
COK

  Card 3 of 3

Aktifkan notifkasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id

Notifikasi dapat dimatikan kapanpun melalui pengaturan browser.

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id