Card 2 of 3  

Gerilya Sang Jenderal

M Rodhi Aulia    •    30 April 2018 09:55
Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom
Terlihat sibuk, banyak orang hilir mudik mengenakan kaus bergambar mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tampak pula para pewarta di sudut-sudut ruangan.

Di restoran di kawasan Senayan, Jakarta Pusat itu, sebentar lagi deklarasi akan digelar. Mereka akan mengumumkan terbentuknya sebuah organisasi pendukung Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai Calon Presiden RI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Presidium Nasional Gatot Nurmantyo untuk Rakyat, demikian kelompok ini menyebut dirinya, atau disingkat GNR. Dondi Rivaldi, mantan aktivis 98, yang memimpin deklarasinya.

Dengan langkah yang tampak yakin, Dondi maju ke meja deklarasi. Bersama sejumlah rekannya, dia menyatakan dukungan untuk Gatot.

Tapi, tidak ada Gatot di sana. Saat itu Sang Jenderal sedang berada di Eropa. Diakui Dondi, aksi ini adalah inisiatif kelompoknya. Gatot tidak tahu ihwal pembentukan kelompok relawan ini.

Bahkan, dengan tegas Dondi menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Gatot maupun orang-orang dekatnya.



Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. (ANTARA)


Mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) ini mengibaratkan dirinya fans atau kelompok penggemar Gatot Nurmantyo.

Dia mengaku sudah jatuh hati dengan sosok dan kinerja Gatot sejak masih aktif di militer. Bahkan, sejak Agustus 2017, dia dan teman-temannya sudah mendorong opini; Gatot pantas sebagai Presiden RI.

Soal deklarasi GNR, dia mengaku pendanaannya murni hasil patungan sesama fans. Mulai dari tempat deklarasi hingga pernak-perniknya biaya sendiri.

"Silakan saja orang menilai. Yang pasti kita inisiatif dan swadaya membentuk relawan secara mandiri," ujarnya saat ditemui Medcom Files di sebuah kedai kopi di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, beberapa hari setelah GNR dideklarasikan.

Pemilihan tempat deklarasinya memiliki cerita sendiri. Pihaknya sempat melakukan survei ke empat tempat. Akhirnya pilihan jatuh kepada restoran di kawasan Senayan, Jakarta Pusat tadi. Alasannya, harganya relatif murah dan tempatnya luas.

"Kita pesan untuk 100 orang dikali Rp 175.000. Ya, sekitar Rp 17,5 juta kita keluar," kata Dondi.

Begitu juga dengan spanduk, seragam GNR dan pengisi acara. Seperti kelompok musik Marawis yang disebut Dondi, merupakan inisiatif rekannya dari pesantren.

"Itu semua sumbangan. Ini saya ada rezeki lebih, begitu aja," ucapnya.

Soal angka yang relatif besar dalam deklarasi GNR, Dondi menganggapnya biasa. Dia mencontohkan, aktivis sebetulnya banyak yang menikah dengan modal dengkul. Tapi bisa menggelar resepsi pernikahan dengan mewah.

"Surplus lagi, bisa hidup setahun, bisa beli sofa, bisa beli TV. Itu jaringan kawan-kawan (aktivis) dahsyat. Ada yang bisa bantu Rp1-3 juta. Surplus bro. Di dunia normal enggak ketemu yang kayak begitu," bebernya.



Dondi Rivaldi. (Medcom/Aul)


Merapat ke aktivis 98

GNR bukan satu-satunya relawan pendukung Gatot Nurmantyo. Sebelumnya sempat terbentuk relawan Selendang Putih yang juga mendukung sang jenderal. Dan, ada belasan kelompok relawan lain yang serupa.

Gatot menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Presiden RI, tapi hingga kini dia belum juga mendapat dukungan partai politik. Namun, para relawan dan simpatisan optimistis, pujaannya akan mendapat tiket maju bertarung untuk kursi RI-1

Sebuah ketulusan, itulah yang kami tangkap usai berbincang dengan Dondi. Namun, ketulusan itu tercemar tatkala muncul kabar bahwa relawan-relawan itu sengaja dibentuk oleh Gatot.

Kelompok relawan dan simpatisan itu disebut-sebut sebagai salah satu upaya untuk membunyikan namanya.

Dari seorang sumber di dalam jaringan mantan aktivis 98, kami pun mendapatkan informasi soal pembentukan relawan-relawan Gatot Nurmantyo ini.

"Benar, tim Gatot merapat ke aktivis," ucapnya.

Kabar ini tentu bertolak belakang dengan pengakuan Dondi dan sejumlah relawan Gatot Nurmantyo lain.

Pasalnya, salah satu nama yang memayungi GNR, dan kelompok relawan lainnya adalah adik kandung sang jenderal sendiri, Andi.

Dikabarkan, Andi turut menginisiasi GNR dengan bantuan sebuah lembaga konsultan politik yang digawangi seorang mantan wartawan, Indra Budiman.

Di kalangan aktivis, Indra yang merupakan alumni Universitas Mercu Buana, Jakarta, dikenal sebagai salah satu orang dekat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Entah seperti apa jalurnya (ke Gatot Nurmantyo), tapi dia (Indra) yang memfasilitasi GNR," ungkap pria itu saat kami temui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, awal April lalu.

Bahkan, kami juga sempat diperlihatkan sebuah foto di sebuah tempat di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam foto tersebut tampak Andi bersama sejumlah mantan aktivis 98 yang tergabung dalam GNR berkumpul bersama pada Maret 2018. Sayangnya, kami tidak diperkenankan untuk mendapatkan foto tersebut.

Meski begitu, kabar tersebut dibantah Dondi. Dia mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Gatot juga orang-orang dekatnya.

Dondi menganggap munculnya kabar miring adalah hal biasa. Penilaian buruk juga tudingan ke arah diri dan kelompoknya - yang dikaitkan ke persoalan proyek pilpres, diakui tidak menganggu gerakannya.

"Silakan saja (mereka menilai apa saja). Kita tidak baper (terbawa perasaan)," ucap dia santai.

Soal kabar GNR dibidani konsultan politik besutan Indra, Dondi kembali membantah. Menurutnya, perlu dibedakan antara konsultan politik dengan kawan.

Dia menganggap Indra adalah seorang kawan yang meminta bantuannya. "Datanglah kita yang punya pengalaman. Ini kawan. Ini biasa (tidak dibayar). Kecuali orang lain. Konsultan itu ada kontraknya, ada angkanya. Bicara konsultan profesional," beber Dondi membantah kabar dirinya bagian dari proyek konsultan politik.

Kepada Indra, kami telah berupaya mengonfirmasi kabar ini, tapi dirinya tidak mau merespon. Bahkan, saat kami menemui Indra di sebuah kedai kopi di bilangan Pakubuwono, dia tampak menghindar. Indra hanya mengarahkan kami untuk berbicara dengan Dondi.

Sementara itu, Gatot Nurmantyo, saat berbincang santai dengan Medcom Files di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018 kemarin, membantah kabar keterlibatan pihaknya dalam pembentukan relawan-relawan.

Gatot mengaku tidak mengenal belasan relawan pendukungnya. Dia pun mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dalam bentuk apapun, apalagi membiayainya.

"Tidak apa-apa kan kalau orang mau mendukung. Saya juga tidak mau menganggu ketulusan dukungan itu," ucapnya.



Gatot Nurmantyo saat berbincang dengan Medcom Files di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018. (Medcom/Aul)


Meski demikian, Gatot mengakui bahwa dirinya memiliki seorang adik bernama Andi. "Ya, mungkin mereka (Andi dengan relawan) berteman, ya saya enggak tahu," kata Gatot.

Tapi, Gatot mengakui bahwa mantan aktivis 98 perlu dirangkul. Baginya, mantan aktivis 98 itu adalah pejuang - melahirkan orde reformasi.

"Lagi pula, memang dasarnya saya dekat dengan siapa saja," tuturnya. Namun Gatot tidak ingin bila kedekatannya dengan siapapun melulu dikaitkan dengan 'proyek' Pilpres 2019.

Kini, Dondi dan kawan-kawan mulai menjawab undangan deklarasi GNR di berbagai daerah. Ia banyak dihubungi sejumlah orang agar GNR bisa dideklarasikan di berbagai daerah.

Rabu, 25 April 2018, Dondi pun terbang ke ujung barat Indonesia,  yakni Aceh. Baginya, deklarasi itu murni inisiatif relawan di daerah.

Dia bahkan tidak bisa membantu pendanaan deklarasi tersebut. "Kalau untuk tiket pesawat saya datang ke sana, ya bisalah (bayar) sendiri," kata Dondi.


***

20 tahun silam, Dondi dan mantan aktivis 98 lainnya berhadapan dengan tentara atau polisi. Mereka dikejar, ditangkap, bahkan rekannya menjadi korban jiwa tertembus peluru.

Kini, sejumlah mantan aktivis 98 tampak mesra dengan elite tentara. Bahkan mereka mengusung sosok berlatar belakang militer untuk maju di Pilpres 2019.

Bagi Dondi, sudah tidak relevan lagi mendikotomikan sosok berlatar belakang militer atau nonmiliter. Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah militer yang telah pensiun memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

"Apakah Gatot ketika selama ini menjadi Panglima TNI, KSAD, dia melakukan seperti itu (militerisme)?," ujar dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Gerakan 98 (DPN RG 98) Bernard Ali Mumbang Haloho.

Meski Rumah Gerakan 98 mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang, tapi Bernard menolak generalisasi bahwa mantan aktivis 98 anti terhadap militer.

"Yang kita tentang itu adalah militerisme. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan ABRI di zaman dulu," ucapnya saat kami temui di kantor Rumah Gerakan 98, di kawasan Rasamala, Jakarta Selatan, Senin, 16 April 2018.

Apalagi, menurut Bernard, di era demokrasi yang sudah mulai dewasa ini, ada hak yang sama untuk semua warga negara, termasuk pensiunan tentara.

"Jadi kalau ada figur dari militer, selama itu sudah melepaskan baju dinasnya dan pensiun, arena pertarungan politik memberikan ruang yang sama," kata mantan Aktivis Famred ini.

Senada, Sayed Junaidi Rizaldi, mantan Aktivis 98 dari FKSMJ menambahkan, militerisme itu sifat. Orang sipil, kata dia, juga bisa berbuat ala militerisme.

"Kasar dan intimidatif. Itu yang kita tolak. Kalau profesi dia militer, itu porfesi. Sah-sah saja. Orang sipil punya karakter militerisme juga banyak," kata pria yang akrab disapa Pak Cik ini kepada Medcom Files di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018.

Namun, Aznil Tan, aktivis PENA 98, secara prinsip tidak setuju dengan calon Presiden RI berlatar belakang militer. Dia mengaku tidak menaruh dendam terhadap militer, tapi lebih kepada kemampuannya.

Bagi Aznil, militer dilatih untuk berperang. Bukan memimpin pemerintahan. "Jangan doktrin 32 tahun Orde Baru dihidupkan kembali, bahwa militer itu adalah yang terbaik," ucapnya saat kami temui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu 11 April 2018.
COK

  Card 2 of 3