• DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK : Tanggal 16 AGUSTUS 2018 terkumpul RP 12.144.868.902

Card 1 of 3  

Alkes Lokal Minus Kepercayaan

M Rodhi Aulia    •    04 April 2018 20:40
Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom
BERTUMPUK-tumpuk kardus menjulang di sudut sebuah ruangan, di lantai 4 Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK) Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dus itu bertuliskan Stardec, sebuah merek sarung tangan nonsteril yang digunakan tenaga kesehatan untuk menindak pasien.

Stardec merupakan sarung tangan medis buatan Malaysia. Tak hanya itu, pabrikannya juga memproduksi masker, juga sejumlah peralatan khusus bedah.

Di sela itu, tampak seorang petugas RS mendorong sebuah troli ke arah lift. Petugas itu membawa sejumlah alat kesehatan (Alkes), di antaranya alat suntik atau spuit bermerek Terumo - buatan Filipina.

Tak lama, yang kami tunggu telah tiba. Kepala Seksi Pelayanan dan Medis RSUK Sawah Besar, dr. Dessy Aryani, datang menghampiri. Dokter inilah yang menjadi alasan kami berada di sini pagi itu, Senin, 2 April 2018.

Kami pun mulai berbincang seputar penggunaan Alkes impor di rumah sakit ‘pelat merah’ ini.



RSUK Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Istimewa)


Tempo hari sempat ramai woro-woro Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek ihwal penguatan industri Alkes lokal. Termasuk penegasan kepada sarana kesehatan khususnya milik pemerintah, agar menggunakan produk lokal.

Harus diakui, 92 persen alat kesehatan yang beredar di negeri ini merupakan produk impor. Sementara produk lokal hanya 8 persen saja.

Dari keseluruhan Alkes yang diimpor, sebetulnya hanya 23 persen saja yang tergolong teknologi canggih. Sisanya teknologi menengah ke bawah, yang sejatinya bisa diproduksi sendiri.





Imbauan tinggal imbauan. Kenyataan di lapangan, Alkes impor masih menjadi primadona. Alasannya, kualitas alkes lokal rendah.

"Kita juga institusi pemerintahan, beli barang di e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ucap Dessy mengawali perbincangan.

Semua pembelian Alkes didasarkan pada kebutuhan unit atau pengguna di RS tersebut. Kemudian masing-masing unit menyerahkan spesifikasinya kepada panitia pengadaan barang dan jasa di rumah sakit itu. Lantas, panitia mencari dan membelinya melalui e-katalog LKPP, atau lelang non e-katalog.

Ambil misal alat suntik alias spuit, penggunanya adalah perawat. Unit tersebut kerap memberikan alasan soal produk yang mereka pilih.

"Biasanya mereka akan memberikan masukan, ‘oh, kalau pakai alat suntik ini tidak enak, dok.’ Misalnya, ketika dipakai (jarumnya) tumpul, dan lain-lain. Dari situ kita memilih merek mana yang dianggap nyaman oleh pengguna," kata Dessy, yang kebetulan juga pernah menjadi panitia pengadaan barang dan jasa di RS itu.



Produk alat suntik impor yang digunakan di RSUK Sawah Besar. (Medcom/Aul) 


Masih soal spuit, Dessy membeberkan, pihaknya memilih produk impor. Selain Terumo dari Filipina, RSUK Sawah Besar juga menggunakan merek BD dari Singapura.

Tak hanya RSUK Sawah Besar, hal serupa juga kami temui di sejumlah RS milik pemerintah lainnya di wilayah DKI Jakarta; mengandalkan produk Alkes impor. Pula alasan sejumlah perawat dan dokter, relatif sama, soal kualitas.

Spuit impor memang primadona. Namun, tenaga kesehatan menolak bila dibilang tidak cinta produk lokal.

"Kalau dalam pemakaiannya menimbulkan ketidaknyamanan, kita belum bisa memilih. Karena yang utama itu adalah keselamatan pasien," ujar Dessy.





Kepercayaan

Kendati ada instruksi presiden bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mengutamakan produk lokal, namun faktor kepercayaan tetap menentukan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, perkembangan penggunaan alkes dalam negeri sebetulnya meningkat, meski rendah - dari 4 persen menjadi 10 persen. 

Dia membenarkan, persoalannya adalah kepercayaan terhadap produk lokal. Terlebih sudah kepalang nyaman menggunakan produk yang biasa digunakan.

Namun, Linda menolak bila disebut produk lokal berkualitas rendah. Malah, dia menganggap kualitas alkes lokal sudah setara. Malah, alat suntik lokal termasuk komoditas alkes yang diekspor ke mencanegara.



Sumber: Kementerian Perdagangan


Jadi, kualitas tidak masalah. Apalagi setiap produsen alkes baru bisa mendapat izin bila produknya aman dan bermutu. Pula, proses pembuatannya harus mengacu pada Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Sebab itu, Kemenkes masih mendorong pelaku industri lokal terus meningkatkan kualitas. Termasuk membantu meyakinkan pasar bahwa Alkes lokal sebenarnya tidak kalah dengan produk impor.

"Kita buat workshop, iklan, promosikan, pameran setahun sekali dan pameran kecil. Paling tidak saat RS berkumpul, kita show. Supaya mereka bisa lihat, ini (alkes) bisa lho dibikin dalam negeri," kata Linda saat ditemui Medcom Files di kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

Jadi, bila Kemenkes mengatakan kualitas bukan faktor utama, mengapa e-katalog LKPP masih dipenuhi produk impor? Bukankah presiden dan menteri menegaskan untuk menggunakan produk lokal -- yang notabene kualitasnya diklaim setara dengan produk impor?

Lagi-lagi Linda mengatakan, “ini soal kebiasaan (para tenaga medis).” Dia juga menolak bila disebut ada ‘main mata’ antara panitia pengadaan barang di RS dengan para pemasar produk impor.

“Makanya kita siapkan e-katalog, jadi gak perlu tender lagi. Lewat e-katalog, pasar Alkes bisa dipantau bersama-sama.”

Pula Dessy. Baginya, semua pemilihan produk alkes di RS diserahkan kepada pengguna, baik dokter maupun perawat.

***

MENYOAL industri alkes lokal, kami sempat berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ade Tarya Hidayat. Diakuinya, perkembangan industri alkes lambat.

"Baru-baru ini saja, industri alat kesehatan dipandang penting, dan menjadi salah satu industri andalan untuk dikembangkan dalam skema RIPIN hingga 2035," kata Ade.

Terlebih, di tengah pasar alkes yang bukan main besarnya, Ade membeberkan, menjadi industri jauh lebih menantang dibanding menjadi distributor.

"Proses bisnisnya jelas lebih kompleks dibanding distributor, melibatkan berbagai tahapan dari riset, pengadaan dan perencanaan, proses produksi, QC dan purna jual," kata dia.

Belum lagi mahal dan lamanya proses riset serta uji klinis. Ditambah proteksi terhadap pasar lokal, yang diperuntukkan bagi industri lokal, belum maksimal. 
 

Memang, peraturan mengenai penggunaan alkes dalam negeri sudah ada - dalam bentuk inpres dan berbagai program. Namun pengawasannya setengah hati, malah belum ada.


“Andai saja seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah diwajibkan menggunakan produk lokal, industri alat kesehatan di Indonesia akan semakin cepat berkembang," ucap dia.

Tak ketinggalan soal promosi. Ade mengakui kepercayaan pasar terhadap produk lokal rendah. Padahal sangat banyak produk lokal yang kualitasnya baik.

Persoalan selanjutnya adalah ketergantungan impor bahan baku dan penolong. Menurut Ade, membanjirnya produk impor menimbulkan perang harga. Alhasil selisih keuntungan bagi industri terkikis.

“Bayangkan, ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Hingga saat ini 90 persen pasar alkes Indonesia dikuasai produk impor," sesal Ade menutup perbincangan kami.

Kini, woro-woro menteri Nila Moeloek bak bertepuk sebelah tangan. Tanpa pengawasan, bisa saja terjadi kongkalikong antara pemasar produk impor dengan sarana kesehatan - yang berujung ‘mandulnya’ inpres penggunaan alkes lokal.
 
COK

Card 1 of 3  

Aktifkan notifkasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id

Notifikasi dapat dimatikan kapanpun melalui pengaturan browser.

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id