Anggaran Mobil Dinas DPRD Malang Sah Jika Ikut Prosedur

    Daviq Umar Al Faruq - 14 Februari 2019 16:56 WIB
    Anggaran Mobil Dinas DPRD Malang Sah Jika Ikut Prosedur
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
    Malang: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo enggan berkomentar banyak tentang anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk empat pimpinan DPRD Kota Malang. DPRD Kota Malang menganggarkan pengadaan mobil dinas dengan nilai Rp5,08 miliar.

    "Saya enggak tahu pengadaan mobilnya apa. Kalau hanya pengadaan mobil kan enggak ada masalah apa-apa kalau proseduralnya juga betul," katanya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis 14 Februari 2019.

    Baca: Anggaran Rp5 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD Malang Diprotes

    Agus menilai pengadaan mobil dinas sah saja dilakukan. Walaupun jumlah anggaran fantastis dan menuai kritik dari sejumlah pihak, tak ada masalah dengan hukum jika pengadaan dijalankan sesuai prosedur.

    "Apalagi mobil itu ada di dalam katalog kan. Kalau sekedar beli dari katalog kan biasanya. Jadi belum tahu saya, tidak bisa berkomentar," bebernya.

    Agus mengaku pihaknya bakal menindaklanjuti pengadaan mobil dinas bila masyarakat yang menemukan bukti korupsi di balik pengadaan. Dia mengajak warga melapor ke KPK.

    "Kalau anda mempunyai kecurigaan ya beritahukan KPK, infokan ke KPK. Tapi dengan alat bukti permulaan yang cukup, supaya tidak memfitnah orang," pungkasnya.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id