Kemenaker Ingatkan Pegawainya Berani Tolak Gratifikasi

    Gervin Nathaniel Purba - 29 Maret 2019 07:36 WIB
    Kemenaker Ingatkan Pegawainya Berani Tolak Gratifikasi
    Plt Inspektur Jenderal Kemenaker Estiarty Haryani (Foto:Dok.Kemenaker)
    Surabaya: Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Estiarty Haryani mengingatkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di Kemenaker untuk berani menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

    Estiarty mengingatkan hal tersebut saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 27 Maret 2019. Rakorwas berlangsung pada 27-29 Maret 2019 dan diikuti 200 peserta.

    "Saya berpesan kepada pimpinan satuan kerja pusat, Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berani menolak apabila ada pegawai Itjen yang meminta pemberian fasilitas apapun terkait kedinasan. Apabila ada paksaan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pimpinan Itjen Kemenaker, " kata Estiarty.

    Itjen memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian gratifikasi di Kemenaker. Saat ini, Itjen telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenaker, termasuk Permenaker Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai ASN dan penyelenggara negara di Kemenaker.

    "Diharapkan Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP selaku kepanjangan tangan Kemenaker proaktif dan berperan serta dalam upaya meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Kemenaker, " katanya.

    Untuk mewujudkan hal tersebut pada 2019, pimpinan unit kerja pada instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

    "Saya harap semua Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP, dan para pejabat eselon II Pusat sebagai penanggung jawab DIPA berkomitmen melakukan peningkatan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN Kemenaker, " katanya.

    Sesuai instruksi Menaker,  Itjen sebagai aparat pengawasan intern Kemenaker untuk terus mengawal program, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari korupsi.

    Sebagai tindak lanjut instruksi kebijakan pengawasan, Itjen telah menyusun tujuh kebijakan pengawasan tahun 2019, yakni meningkatkan kualitas LK dan mempertahankan opini WTP, pengawasan pada peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan menetapkan sasaran pengawasan didasarkan analisis resiko audit yakni satker atau program memiliki risiko tinggi, berskala besar dan rawan KKN.

    Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyambut positif program Kemenaker untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, berkualitas, akuntabel demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebab, program tersebut telah dikembangkan oleh Pemprov Jawa Timur (Jatim) di seluruh SKPD dengan semboyan CETTAR (Cepat Efektif Tanggap Transparan Akuntabel dan Responsif). 

    "Kami Disnaker Jatim sangat berterima kasih, seluruh program-program Kementerian teradopsi dan terlaksana dengan baik. Kami sangat terbuka dan sangat senang terhadap program Kemenaker, karena kami selalu berpikir, apapun program Ketenagakerjaan yang terjadi di Jatim untuk kepentingan rakyat dan warga Jatim, " katanya.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id