Anggaran Rp5 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD Malang Diprotes

    Daviq Umar Al Faruq - 13 Februari 2019 13:55 WIB
    Anggaran Rp5 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD Malang Diprotes
    Aksi Malang Corruption Watch (MCW) di depan Gedung DPRD Kota Malang. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
    Malang: DPRD Kota Malang menganggarkan Rp 5,08 miliar untuk pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan dewan. Jumlah anggaran yang cukup besar tersebut menuai kritik.

    Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Fahruddin mengklaim publik Kota Malang kecewa dengan anggaran besar untuk pengadaan tersebut. Sebab, kinerja DPRD Kota Malang sejauh ini dinilai tidak optimal.

    "Keberadaan DPRD hasil PAW yang seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal, justru memanfaatkan sumber daya publik atau APBD untuk menganggarkan pengadaan empat unit mobil bagi pimpinan DPRD dengan total pagu sebesar Rp5,08 Millyar," katanya, Rabu, 13 Februari 2019.

    Pihaknya menilai kendaraan pimpinan DPRD saat ini masih layak untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas sebagai pimpinan. Pengadaan di 2019 seharusnya tidak dilakukan.

    "Banyak kebutuhan dasar masyarakat kota Malang yang belum terfasilitasi melalui APBD Tahun Anggaran 2019. Pengadaan kendaraan tersebut telah mencederai kepentingan publik Kota Malang," tegasnya.

    MCW mendesak agar DPRD Kota Malang segera membatalkan pengadaan kendaraan pimpinan dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.

    "DPRD Kota Malang harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran," ungkapnya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti mengaku, bahwa anggaran tersebut telah diusulkan sejak Februari 2018.  Dia yang merupakan anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) mengaku tidak menahu terkait anggaran tersebut.

    Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu. Jabatan puluhan anggota dewan yang terjerat korupsi tersebut telah digantikan anggota PAW.

    "Anggaran itu telah direncanakan dalam KUA-PPAS 2018 jauh sebelum kami menjabat jadi anggota dewan sekarang," ujarnya.

    Anggaran Rp5 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD Malang Diprotes

    Setelah ditelusuri, anggaran sebesar Rp 5,08 miliar digunakan untuk pengadaan satu mobil Toyota Hybrid, tiga Toyota Camry dan satu mobil Hiace. Namun setelah dihitung kembali, untuk membeli lima mobil tersebut hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 3,1 miliar saja.

    "Sisanya sekitar Rp 2,6 miliar dari jumlah dana yang dianggarkan. Uang sisa tersebut akan dimasukkan ke SILPA. Mobil ini belum masuk masa lelang," pungkasnya.

    Politisi Partai Demokrat itu menambahkan ke lima mobil dinas itu tidak diperuntukkan untuk pimpinan DPRD Kota Malang yang menjabat saat ini. Melainkan untuk pimpinan dewan yang terpilih setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id