Khofifah Ingin BPOM Beri Pendampingan UKM dan IKM

    Amaluddin - 01 Maret 2019 18:57 WIB
    Khofifah Ingin BPOM Beri Pendampingan UKM dan IKM
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat menerima audiensi BPOM Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 1 Maret 2019, Jumati 1 Maret 2019. (Medcom.id/Amal).
    Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ingin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan pendampingan bagi Industri Kecil Menengah (IKM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di setiap Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan (Bakorwil) di Jatim, terutama dalam hal perizinan. Pendampingan ini menjadi penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan legalitas bagi IKM dan UKM di Jatim.

    "Kalau ada pendampingan di Bakorwil, bila dalam proses perizinan ada kekurangan persyaratan, bisa segera dilengkapi sehingga mempercepat proses, tanpa mereka harus jauh-jauh mengurus sampai Surabaya," kata Khofifah saat menerima audiensi BPOM Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 1 Maret 2019.

    Menurut Khofifah, melalui pendampingan BPOM di Bakorwil tersebut, maka akan mempermudah proses perizinan terutama izin edar MD (izin industri besar bersifat lokal untuk pangan) bagi pelaku IKM dan UKM di sektor industri makan dan minum. Apalagi di era revolusi industri 4.0, industri makan dan minum menduduki posisi kedua terbesar.

    Selain itu, kata Khofifah, dengan adanya Bakorwil, maka BPOM juga tidak perlu repot mencari tanah atau gedung sebagai lokasi kantor. BPOM bisa menggunakan ruangan yang ada di gedung Bakorwil. "Nanti kita bisa sharing ruangan, selain itu Pemprov juga punya aparat disana untuk saling support," jelas Khofifah.

    Khofifah menganggap pendampingan itu sangat diperlukan, mengingat dirinya sering mendapat laporan dan keluhan para IKM dan UKM di lapangan dalam mengurus izin edar MD ke BPOM. Padahal, potensi yang dimiliki IKM dan UKM Jatim sangat besar.

    "Di Kediri ada desa yang memproduksi makanan produk olahan dari lele, salah satunya nugget. Permintaan atau order dari Surabaya sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa jual karena produknya belum mendapat izin MD dari BPOM. Dan banyak yang mengeluhkan soal ini, kalau mengurus Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) lebih mudah, tapi izin edar MD yang susah," pungkas Khofifah.

    Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Surabaya, I Made Bagus Gerametta, menyambut baik permintaan Gubernur Khofifah. Untuk itu, ia akan segera membahas lebih lanjut terkait pendampingan BPOM di Bakorwil.

    “Saat ini kami juga sudah punya dua kantor pengawas BPOM di Kediri dan Jember, yang masing-masing membawahi lima kabupaten. Selain itu kami juga punya Balai Besar POM di Surabaya, tapi soal pendampingan ini kami akan bahas lebih dalam lagi," kata Made.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id