Warga Protes Tanah Sultan Dijualbelikan

    Ahmad Mustaqim - 08 Mei 2017 15:45 WIB
    Warga Protes Tanah Sultan Dijualbelikan
    Aksi warga Desa Kalititro, Sleman, DIY, menolak jual beli lahan milik Sultan, MTVN - Ahmad Mustaqim
    medcom.id, Sleman: Puluhan warga di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mendatangi kantor balai desa setempat. Mereka memprotes dugaan jual beli tanah kesultanan atau Sultan Ground di wilayah tersebut.

    Warga mendatangi kantor balai desa pada Senin 8 Mei 2017. Mereka menolak jual beli tanah yang sudah bertahun-tahun digunakan untuk kepentingan umum.

    Kuncoro, juru bicara warga, mengatakan tanah yang diduga dijualbelikan itu berlokasi di Dusun Tanjungtirto, Desa Kalitirto. Saat Oktober 2016, beberapa warga melakukan pengukuran.

    Spanduk promosi terpasang di lahan tersebut. Spanduk bertuliskan izin pada siapapun yang hendak memakai tanah dapat menghubungi nomor telepon yang tertera.

    "Ini sudah meresahkan karena mengadu domba warga. Warga ada yang disebut sebagai marketing, ada yang disebut sudah mendapat jatah bangunan. Padahal saat ditanya warga yang bersangkutan tidak mendapatkan itu," kata Kuncoro di Balai Desa Kalitirto. 

    Selain memasang spanduk, tanah di lokasi tersebut juga sudah didirikan bangunan kendati belum memiliki izin mendirikan bangunan. Di samping itu, tanah di Tanjungtirto tersebut diklaim sebagian sudah ada yang mulai membeli. 

    "Katanya ada warga dari luar desa sini yang sudah DP. Warga Condongcatur sama luar Yogyakarta katanya," ujarnya. 

    Atas informasi di lapangan itu, Kuncoro dan warga desa mencurigai ada keterlibatan perangkat desa dalam kasus tersebut. Bahkan Kuncoro sempat memperdengarkan rekaman seorang yang mengatasnamakan lembaga desa di Kalitirto. Dalam rekaman itu menyebut sudah ada pertemuan dengan kepala desa soal klaim penjualan tanah tersebut. 

    Menurutnya, warga desa menuntut atas tanah yang diklaim milik Kraton Yogyakarta itu bisa tetap digunakan untuk kegiatan warga setempat. "Bahkan lahan di tempat kami 80 persen hampir diminta negara untuk keperluan UGM. Keinginan warga hanya minta lahan (Sultan Ground) untuk wajah desa ini. Kami mau bangun gapura desa saja susah," kata dia. 

    Kepala Desa Kalitirto, Suparwoto mengaku pernah didatangi pihak yang mengaku utusan dari keturunan Hamengku Buwono (HB) VII. Saat itu, kata dia, orang tersebut ingin memasang bener dan mengavling tanah Sultan Ground yang tidak ditempati. Suparwoto membantah ada perangkat desa yang terlibat dalam polemik itu. 

    "Tapi saya tidak tahu kenapa orangnya dapat surat tugas. Pemerintah desa juga tak memiliki hak mengatur Sultan Ground," ungkapnya. 

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan mempertemukan dengan utusan HB VII dengan warga desa setempat. 

    Saat dikonfirmasi, utusan ahli waris HB VII, Eko Jatmiko membenarkan jika pihaknya yang meminta orang suruhannya memasang sebuah bener soal penyewaan tanah itu dengan sistem kavlingan. Eko mengklaim tanah itu dengan bukti dokumen sejarah berupa Rijkblat Nomor 16 Tahun 1918 dan Perjanjian Giyanti Tahun 1755. Ia juga membenarkan tidak ada perangkat Desa Kalitirto yang terlibat. 

    "Tidak ada aparat dan perangkat desa yang terlibat. Semua tanggung jawab kami selaku yang dipasrahi HB VII," kata dia. 

    Ia mengaku akan memanggil orang suruhannya untuk menindaklanjuti aspirasi warga Desa Kalitirto itu. Sementara, pihak desa akan menggelar forum membahas penggunaan tanah Sultan Ground untuk warga setempat dalam beberapa hari ke depan. 




    (RRN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id