PRT Merasa tak Mendapat Perhatian Pemerintah

    Ahmad Mustaqim - 16 Juni 2017 14:06 WIB
    PRT Merasa tak Mendapat Perhatian Pemerintah
    Koordinator Jaringan Perlindungan PRT DIY Jumiyem (duduk) -- MTVN/Ahmad Mustaqim
    medcom.id, Yogyakarta: Kelompok Pekerja Rumah Tangga (PRT) merasa tak mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR. Rancangan Undang-undang PRT yang diusung sejak 2004 seolah diabaikan hingga kini.

    "RUU PRT sampai saat ini tak kunjung dibahas DPR dan pemerintah. Kami sebagai PRT seperti tak dianggap ada oleh negara," kata Koordinator Jaringan Perlindungan PRT DIY Jumiyem di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Jumat 16 Juni 2017.

    Menurut Jumiyem, kerentanan PRT mendapat perlakuan diskriminasi sangat besar karena tak memiliki payung hukum. Mulai dari tak memiliki jaminan sosial, jaminan kesehatan, hak cuti, tindak kekerasan, gaji yang layak, hingga tunjangan hari raya.

    Jumiyem mencontohkan, kasus terbaru menimpa Sartini dan anaknya yang disiksa majikan. "Kasusnya berlanjut ke pengadilan. Tapi, pelakunya terkesan berupaya lari dari dari tanggung jawab dengan berpura-pura gila. Itu belum kasus-kasus yang lain," ujarnya.

    (Baca: Balita Korban Penyiksaan Trauma Lihat Kulkas & Mesin Cuci)

    Karenanya, Jumiyem mendesak agar DPR dan pemerintah sadar pentingnya RUU PRT menjadi UU. Aturan hukum itu tak hanya dibutuhkan PRT di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

    Berdasarkan survei organisasi buruh internasional di Jakarta pada 2016, ada 4,5 juta PRT yang bekerja di dalam dan luar negeri. Mereka semua butuh payung hukum untuk dapat bekerja dengan tenang.

    Di sisi lain, organisasi buruh internasional telah menandatangani konvensi tentang PRT. Meskipun, pemerintah Indonesia belum meratifikasinya.

    "Kalau negara lain saja melindungi PRT, kenapa pemerintah sendiri tak mau melindungi PRT?" tanya Juminem.

    (Baca: Lima Tuntutan Jaringan Buruh Migran di Peringatan May Day)

    Penasihat Jaringan Perlindungan PRT DIY Sri Sulandari menambahkan, RUU PRT sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada 2016. Namun, posisi RUU tersebut tergeser dan belum mendapat perhatian hingga kini.

    "PRT belum memiliki posisi yang sama dengan majikan jika harus menegosiasikan haknya sebagai pekerja. Pemerintah dan DPR harus segera membahas RUU PRT," katanya.

    (NIN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id