Warga kembali Keluhkan Aturan Kepemilikan Tanah untuk Nonpribumi DIY

    Ahmad Mustaqim - 13 September 2016 11:18 WIB
    Warga kembali Keluhkan Aturan Kepemilikan Tanah untuk Nonpribumi DIY
    Sejumlah delman melintasi jalan di sekitar Tugu Yogyakarta, Ant - Hendra Nurdiyansyah
    medcom.id, Yogyakarta: Seorang warga mengeluhkan soal dokumen kepemilikan tanah di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta. Meski sudah membeli, warga nonpribumi itu tak dapat memiliki tanah seluas 2.000 meter persegi tersebut.

    Warga bernama Siput Lokastari mengaku saudaranya yang kini duduk sebagai anggota DPR RI membeli sebidang tanah di Kabupaten Kulonprogo beberapa bulan lalu. Saudaranya itu menggunakan nama istri Siput, Veronica Lindayati, dalam transaksi jual beli tanah.

    Setelah transaksi, mereka mendapat undangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Siput mendapat penjelasan istrinya tak bisa memiliki hak milik atas tanah tersebut.

    Siput protes. BPN beralasan keputusan itu berdasarkan pada Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor K898/I/A/1975, tertanggal 5 Maret 1975. Surat itu melarang warga nonpribumi memiliki hak milik tanah di Yogyakarta. 

    BPN menganggap Siput dan keluarganya merupakan warga nonpribumi. Sehingga Siput dan keluarga tak bisa mendapat hak milik tanah. Siput dan keluarga hanya dapat memiliki hak guna bangunan.

    "Saya sempat marah-marah. Lalu dipaksa keluar dan dibopong oleh dua satpam," kata Siput kepada Metrotvnews.com, Selasa (13/9/2016).

    Siput kemudian melaporkan kasus itu kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY dengan dugaan maladministrasi. Namun, ORI belum menanggapi laporan tersebut.

    Selain Siput, seorang warga Yogyakarta pun mengalami masalah serupa. Sejak April 2013, masalah kepemilikan tanah yang dihadapi Eni Kusumawati belum usai.

    Eni membeli dua bidang tanah di Ngestiharjo, Kabupaten Bantul. Eni beserta kuasa hukumnya, Willy Sanjaya, mengadukan masalah tersebut ke ORI tiga tahun setelah membeli tanah.

    Setahun lalu, komunitas bernama Gerakan Anak Negeri AntiDiskriminasi (Granad) melakukan aksi protes terkait pemberlakuan surat instruksi tersebut. Mereka menilai pemberlakuan aturan menimbulkan diskriminasi di kalangan warga.

    Warga kembali Keluhkan Aturan Kepemilikan Tanah untuk Nonpribumi DIY
    (Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, MTVN - Ahmad Mustaqim)

    Mereka lalu melaporkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ke Presiden Joko Widodo. Granad menilai laporan tersebut berpotensi memunculkan gerakan separatis di DIY.

    Baca: Konflik Tanah, Sultan Yogya Dilaporkan ke Presiden Jokowi

    Pada April 2016, ORI mengaku masih menelusuri pemberlakuan aturan kepemilikan tanah sesuai dengan surat instruksi tersebut.

    Baca: Ombudsman Dalami Aturan Diskriminatif bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta

    Komnas HAM telah dua kali merekomendasikan Pemerintah DIY untuk tidak memberlakukan surat instruksi itu. Alasannya, instruksi tersebut bertentangan dengan UU Pokok Agraria.



    (RRN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id