Buruh Desak Pembahasan RUU PRT

    Ahmad Mustaqim - 16 Juni 2016 13:16 WIB
    Buruh Desak Pembahasan RUU PRT
    Sejumlah PRT dan aktivis buruh di Yogyakarta saat memperingati hari PRT Internasional di LKiS. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim.
    medcom.id, Bantul: Gerakan buruh di Yogyakarta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebab, RUU ini masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2010 hingga 2014, namun terhenti pada 2015.

    "Pada 2016, RUU PRT masuk dalam Prolegnas namun bukan menjadi prioritas," kata Jumiyem, pegiat Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peringatan hari PRT Internasional pada Kamis (16/6/2016).

    PRT, lanjut Jumiyem, merupakan pekerjaan yang masih kerap memperoleh diskriminasi.  Menurutnya, presiden, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan harus segera membahas RUU PRT itu.

    "Tak hanya menunggu desakan, tapi pemangku kebijakan harus merespons dengan memperhatikannya dengan segera membahas RUU itu," katanya.

    Tanti, salah seorang PRT di Kota Yogyakarta mengatakan banyak kondisi memprihatinkan yang dialami para pekerja di sektor ini. Mulai upah yang jauh dari kata layak, jam kerja yang lebih, PRT mendapat kekerasan fisik, tempat istirahat yang tak layak, sampai tak pernah memperoleh tunjangan hari raya.

    "Setiap hari bekerja kami jarang bisa libur karena tidak ada UU. Kami tidak dianggap sebagai pekerja. Digaji tanpa ada uang lembur. Sebulan hanya Rp500 ribu," ujarnya.

    Staf Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Yogyakarta, Sugiharto, mengatakan, pemerintah sudah semestinya segera memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengacu pada Konvensi International Labour Organisation (ILO) 189 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dengan dasar itu, kata dia, tanpa publik harus menuntut, pemerintah harus sudah menjalankan bagian dari konvensi itu untuk melindungi para PRT. "Pemerintah dan DPR harusnya tidak boleh tinggal diam," katanya.

    Ia menambahkan, dalam Prolegnas 2016 ini RUU PRT masuk diurutan 136. Menurutnya, jika tidak terus didorong dengan gerakan sosial maupun kekuatan gerakan organisasi PRT, RUU tersebut bakal kembali tidak terselesaikan.

    (SAN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id