Asosiasi Pemerintah Kota Keberatan Gaji P3K Dibebankan APBD

    Budi Arista Romadhoni - 29 Maret 2019 17:50 WIB
    Asosiasi Pemerintah Kota Keberatan Gaji P3K Dibebankan APBD
    Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany saat Rapat kerja komisariat wilayah III Apeksi di Po Hotel Semarang, Jumat 29 Maret 2019.
    Semarang: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah III menggelar rapat kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 29 Maret 2019. Dari rapat kerja tersebut, telah dibentuk empat rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. 

    Ketua Umum Apeksi, yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan rapat kerja komisariat wilayah III Apeksi merupakan musyawarah wali kota yang ada di Pulau Jawa. Dari hasil musyawarah, para wali kota keberatan jika dibebani Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan APBD. 

    "Tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan untuk mengalokasikan anggaran tentang P3K yang baru seleksi kemarin. Kita sangat berharap P3K ini bisa sama dengan ASN ditransfer dari keuangan pusat," katanya usai mengikuti Rapat Kerja di Po Hotel Semarang, Jumat, 29 Maret 2019.

    Selain, masalah pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Apeksi juga merekomendasikan Penyempurnaan dan integrasi implementasi online single submission (OSS) dengan proses perizinan daerah.

    Kemudian, penyempurnaan mekanisme tentang rujukan BPJS, dan terakhir peninjauan tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Kita berharap dana bagi hasilnya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kendaraan berputarnya di perkotaan, sedangkan kota butuh anggaran," ujarnya.

    Ia mengungkapkan, terdapat hasil rekomendasi dari Apeksi yang sudah menui hasil. Yaitu dari kenaikan gaji ASN dan naiknya dana anggaran untuk kelurahan.

    "Dana kelurahan, kemarin sudah berhasil hingga Rp350 juta, kenaikan Gaji ASN juga sudah naik, hingga nanti kenaikan gaji kepala daerah. Yang kita perjuangkan bukan walikota saja, dari ASN, pejabat eselon hingga tingka P3K. Karena pemerintahan daerah itu semua," bebernya.

    Lebih lanjut lagi, dalam rapat kerja tersebut juga terdapat banyak keluhan para Wali Kota yang hadir. Yaitu mengenai pengelolaan transportasi online.

    Selain dianggap memudahkan masyarakat mendapatkan transportasi, namun seringkali para mitra aplikasi ojek during tersebut membuat kemacetan di jalan-jalan perkotaan.

    "Ada rekomendasi tambahan yaitu keluhan penataan transportasi online. Kalau dari organisasi pasti didengarkan. Kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mencari solusi, karena itu juga menjadi kebutuhan warga, tetapi juga ada yang kurang," tandasnya.




    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id