'Setoran' ke Kepala BPN Kota Semarang Didalami

    Mustholih - 07 Maret 2018 14:11 WIB
    'Setoran' ke Kepala BPN Kota Semarang Didalami
    Ilustrasi penangkapan. Medcom.id/M Rizal
    Semarang: Kejaksaan Negeri Kota Semarang mendalami kasus dugaan 'setoran' ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Sriyono. Sriyono terjerat kasus dugaan pungli atau suap terkait pengurusan hak-hak atas tanah di Kota Semarang.

    "Masih kita dalami. Jadi itu berkaitan pengurusan hak-hak atas tanah di Kota Semarang. Masalah tanah itu bisa di situ ada perpanjangan HGB, hak milik atas tanah, kita belum tahu, masih kita dalami," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Dwi Samudji, Semarang, Jawa Tengah, 7 Maret 2018.

    Hingga saat ini, kata Dwi, Sriyono masih berstatus sebagai saksi. Empat orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan.

    Kejaksaan Negeri Kota Semarang membekuk dalam operasi tangkap tangan Kepala BPN Kota Semarang Sriyono dan tiga anak buahnya, yakni Windari Rochmawati (Kasubsi Pemeliharaan Data Pertanahan BPN Kota Semarang), dan dua pegawai honorer bernama Jimny dan Fahmi. Operasi itu dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB, Senin, 5 Maret 2018.

    (Baca: Tertangkap Tangan Status Kepala BPN Semarang Masih Saksi)

    Penangkapan dilakukan setelah Kejari Kota Semarang memergoki Windari Rochmawati menerima amplop dari seseorang yang masih dirahasiakan identitasnya. Setelah digeledah, Kejari menemukan sembilan amplop dan sebundel uang tanpa amplop. Total uang yang diamankan berjumlah Rp32,4 juta.

    Namun, Kejari belum yakin peristiwa serah terima uang itu masih kategori penyuapan atau pungutan liar. "Masih kita dalami," ujar Dwi.

    (Baca: Kejari Akui Tangkap Kepala BPN Kota Semarang)

    Uang Rp32,4 juta terbilang kecil bila Kejari Kota Semarang menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Uang itu dinilai tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan Kejari untuk melakukan proses hukum pidana.

    "Ini kenapa dalami, kita pertimbangkan biaya penyidikan, biaya penuntutan, biaya eksekusi itu jumlahnya jauh lebih besar. Kita lihat jangan-jangan kita menyidangkan malah rugi," kata Dwi.

    Lagi pula, uang di sembilan amplop itu dinilai Dwi bukan uang negara. "Uang itu dari masyarakat. Ini yang harus kita pikirkan. Saya tidak mau sudah negara rugi, dirugikan lagi. Ini kan uang yang diambil bukan uang negara," beber Dwi.

    (Baca: Kejaksaan Geledah Kantor Kepala BPN Kota Semarang)



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id