Fakta tersebut disampaikan warga Kampung Banjar Pinang RT 001/007, Desa Tamansari kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dia bilang, hal ini terjadi akibat eksploitasi alam.
Seperti pertambangan pasir dan batu untuk kepentingan pembangunan di tempat lain. Salah satunya, untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Bahwa 80 persen penambangan di Bogor ini untuk suplai reklamasi Jakarta," ujar Deddy, dalam keterangan tertulis di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 25 April 2017.
Deddy mengatakan, truk pengangkut material tambang mengakibatkan jalan rusak. Sebab, truk melebihi tonase golongan jalan.
Bukan saja dari laporan warga, Deddy mengaku tahu sendiri kondisi di Bogor. Dalam sidak yang pernah dilakukannya terungkap, setiap truk yang melintas dipungut pungli Rp80 ribu. Jumlah truk yang melintas mencapai 3.000-an per hari.
"Saya sudah melaporkan ini ke Presiden langsung. Saya katakan ke Presiden jangan sampai membangun sebuah peradaban di atas kemaksiatan. Presiden terdiam saja ketika saya mengatakan itu. Makanya reklamasi tadi dimoratorium, tapi meskipun dimoratorium tetap saja berlangsung sampai saat ini kan," ujar dia.
Pemprov Jabar, kata Deddy, akan menggandeng pemerintah pusat untuk memberantas atau mengatasi masalah pungutan liar (pungli) angkutan pertambangan di Kabupaten Bogor, seperti di Rumpin dan Gunung Sindur.
"Saber Pungli Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Saber Pungli Pusat terkait pemberantasan pungli tambang di Bogor," kata dia.
(SAN)