Warga Kecamatan Benda Bingung Mengurus Ganti Rugi

    Hendrik Simorangkir - 11 Januari 2019 20:23 WIB
    Warga Kecamatan Benda Bingung Mengurus Ganti Rugi
    Sebuah alat berat dioperasikan di Kecamatan Benda, Tangerang, untuk membangun jalur tol, Jumat, 11 Januari 2019, Medcom.id - Hendrik
    Tangerang: Puluhan kepala keluarga di Jalan Kampung Geger, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, resah dengan rencana pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng. Rencana pembangunan mengakibatkan mereka harus terkena imbas pembebasan lahan.

    Pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Ruas tol direncanakan memanjang dari Serpong, Kunciran, hingga Batuceper. Tol itu menjadi akses menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

    Saamanah, warga setempat, mengatakan mendapat informasi pembangunan ruas jalan tol itu sejak beberapa tahun lalu. Warga pun telah mendapat sosialisasi mengenai ganti rugi pembebasan lahan. 

    Namun Saamanah resah. Sebab ia tak mengerti soal pengurusan ganti rugi. Terlebih, nilai ganti rugi rumah yang ia tempati hanya Rp2,6 meter persegi. 

    "Dengan harga segitu, rasanya kurang untuk membangun rumah lagi. Saya jadi bingung," ungkap Saamanah kepada Medcom.id di Kecamatan Benda, Jumat, 11 Januari 2019.

    Kebingungan itu pun dirasakan suaminya. Lantaran terlalu resah, suaminya mengalami gangguan jiwa.

    Yandi, warga setempat, pun merasakan keresahan serupa. Rumahnya berdekatan dengan proyek pembangunan tol. Rumahnya rusak akibat getaran alat berat. 

    "Rumah saya jadi retak temboknya karena proyek itu, bahkan kalau siang banyak debu," ujar Yandi.

    Beberapa warga telah menyepakati ganti rugi. Namun masih banyak kepala keluarga yang bertahan. Mereka berharap nilai ganti rugi naik.

    "Idealnya Rp5 juta sampai Rp6 juta. Lahan kosong di depan sana dibayar Rp7 meter per meter persegi. Lah kami hanya dihargai Rp2 juta per meter persegi. Lalu kami tinggal dimana nantinya," ungkap Yandi.

    Ewi, kuasa hukum warga, mengatakan masalah itu telah disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Warga masih menunggu keputusan MA.

    Ewi menuturkan, saat ini warga hanya bisa menunggu kepastian hukum yang berlaku. Namun, musyawarah harga tanah sudah tidak dapat dilakukan.

    "Yang menjadi pegangan mereka adalah saat ini tidak ada lagi musyawarah terkait harga tanah yang ada bentuk ganti kerugian," jelasnya. 

    Menurut Ewi, jika gugatan warga dikabulkan MA, warga akan menerima biaya ganti rugi seperti yang dikehendaki. Namun, jika MA menolak, mau tak mau warga menerima ganti rugi yang ada.

    Sementara itu, sekitar pukul 15.00 WIB, beberapa orang mengenakan kemeja putih mendatangi lokasi. Mereka turun dari sebuah mobil dengan pelat nomor merah alias mobil dinas.

    Mereka mendatangi warga dan mendengarkan keluhan. Seorang warga mengatakan kepada Medcom.id, bahwa mereka berasal dari kantor kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendatangi warga. Namun mereka enggan memberikan keterangan kepada media terkait masalah tersebut.



    (RRN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id