DPRD Tolak Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Depok

    Octavianus Dwi Sutrisno - 20 Mei 2019 17:14 WIB
    DPRD Tolak Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Depok
    Ilustrasi/Medcom.id.
    Depok: Pemerintah Kota Depok mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelengaraan Kota Religius (PKR) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Tapi rancangan itu ditolak.

    Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, Raperda Pemkot Depok ditolak karena salah satu alasannya yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    "Agama itu kewenangannya bukan milik Pemerintah Daerah tapi absolut kewenangan pemerintah pusat bersamaan dengan pertahanan dan keamanan, fiskal moneter, dan sebagainya. Sehingga Pemerintah Daerah tidak berhak untuk membahas itu,” kata Hendrik, saat dihubungi, Senin, 20 Mei 2019. 

    Menurut Hendrik Pemda tidak boleh mengatur hubungan antarmanusia dengan manusia, juga manusia dengan Tuhannya karena setiap agama punya aturan dan tata cara masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dianut.

    “Nah peran pemerintah di sini hanya bagaimana caranya menjaga toleransi antarumat beragama, khusus di Kota Depok yang sudah sangat kental dengan pluralisme. Hubungan manusia dengan Tuhannya masing-masing itu tidak boleh dicapuri oleh pemerintah. Sebab itu kami tolak usulannya,” terangnya.

    Selain itu, penolakan terhadap Raperda itu juga dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik antarumat beragama, karena usulan tersebut bisa memunculkan diskriminasi terhadap keberagaman, terutama terkait dengan keberagaman dalam beragama. 

    “Kami sangat menghindari itu (konflik). Maka peran pemerintah mereka harus tampil, bagaimana semangat kebangsaan toleransi di Kota Depok ini bisa terjaga di tengah pluralisme yang begitu besar,” pungkasnya.

    Dalam usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR), disebutkan sejumlah poin yang mengatur bagaimana warga Depok menjalankan agama dan kepercayaan, termasuk cara berpakaian. 

    Kepala Bidang Hukum Sekertaris Daerah Kota Depok Salviadona Tri Pratita mengatakan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) diilhami oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Religius yang disahkan oleh Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

    "Kita ambil persis dari Perda Tasikmalaya, tapi kajian yang mendalamnya itu akan dilakukan pada rencana perubahan anggaran Tahun 2019. Sehingga terkait konten yang akan dimasukkan dalam Raperda ini masih sangat terbuka," kata Dona.

    Namun, beberapa usulan Raperda tersebut ternyata menuai penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD. Oleh sebab itu, pihaknya menyertakan draf Perda Kota Tasikmalaya untuk melengkapi daftar program pembentukan peraturan daerah.

    "Kemarin tuh masuk dulu (Raperda), belum final makanya drafnya kasar banget. Kalau disetujui masukan dari berbagai pihak terkait kontennya masih sangat terbuka. Tapi ditolak duluan."

    "Kontennya tidak sama persis seperti Tasikmalaya, kemarin cuma draf kasar aja artinya perbaikan - perbaikan masih sangat bisa dilakukan. Itu hanya untuk pembanding saja. Jadi kalau ditanya daerah mana yang sudah punya, ya itu contohnya Tasikmalaya," tegasnya.

    Dona menuturkan, isi Raperda nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di Kota Depok yang heterogen. "Tidak sama dengan Tasikmalaya, di sanakan mayoritas masyarakatnya itu muslim," tuturnya.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id