Mogok Makan di Penjara Israel, Pria Palestina Dilaporkan Sekarat

    Fajar Nugraha - 13 Oktober 2020 08:04 WIB
    Mogok Makan di Penjara Israel, Pria Palestina Dilaporkan Sekarat
    Maher al-Akhras, 49, ditangkap di dekat Nablus dan ditempatkan dalam penjara Israel. Foto: AFP
    Tel Aviv: Seorang pria Palestina yang melakukan mogok makan selama hampir 80 hari, diketahui dalam kondisi ‘di ambang kematian’. Pria itu melakukan mogok makan sejak penangkapannya oleh Israel pada akhir Juli.

    Maher al-Akhras, 49, ditangkap di dekat Nablus dan ditempatkan dalam penahanan administratif, sebuah kebijakan yang digunakan Israel untuk menahan tersangka militan tanpa dakwaan.

    Ayah enam anak yang sudah menikah itu melancarkan aksi mogok untuk memprotes kebijakan tersebut. Dia telah ditangkap beberapa kali sebelumnya oleh Israel, yang menuduhnya memiliki hubungan dengan kelompok militan Jihad Islam.

    Pada Senin, sekitar 40 orang mengadakan unjuk rasa di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki untuk mendukungnya.

    "Orang-orang kami tidak akan mengecewakan Maher al-Akhras," kata Khader Adnan, seperti dikutip AFP, Selasa 13 Oktober 2020.

    Adnan meminta masyarakat internasional dan para pemimpin Palestina untuk menekan Israel atas kasus tersebut.

    “Kami akan lakukan lebih banyak dalam beberapa jam mendatang. Saat ini berada di tahap kritis,” ujar Adnan.

    Menurut pernyataan di kantor berita resmi Wafa, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menuntut "pembebasan segera" dari al-Akhras.

    Al-Akhras dipindahkan pada awal September ke Rumah Sakit Kaplan, di selatan Tel Aviv. Pengacaranya telah mengajukan banding pada beberapa kesempatan ke Mahkamah Agung Israel untuk pembebasannya, termasuk pada sidang pada Senin 12 Oktober 2020.

    Pengadilan tinggi Israel menunda keputusan atas permintaan hari Senin, mengatakan kasus tersebut masih dalam peninjauan, menurut ringkasan sidang yang dilihat oleh AFP. AFP pun berulang kali berupaya menghubungi tim hukumnya pada Senin.

    Sistem penahanan administratif Israel, yang diwarisi dari mandat Inggris, memungkinkan penahanan tahanan untuk jangka waktu yang dapat diperbarui masing-masing hingga enam bulan, tanpa mengajukan tuntutan.

    Israel mengatakan prosedur itu memungkinkan pihak berwenang untuk menahan tersangka dan mencegah serangan sambil terus mengumpulkan bukti. Tetapi kritikus dan kelompok hak asasi mengatakan sistem itu disalahgunakan.

    “Sekitar 355 warga Palestina ditahan di bawah perintah penahanan administratif pada Agustus, termasuk dua anak di bawah umur,” menurut lembaga pemerhati hak asasi manusia B’Tselem.


    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id