Palestina Kesulitan Mobilisasi Massa untuk Kecam Aneksasi

    Willy Haryono - 29 Juni 2020 13:18 WIB
    Palestina Kesulitan Mobilisasi Massa untuk Kecam Aneksasi
    Aksi unjuk rasa menentang aneksasi Israel berlangsung di kota Jericho, Tepi Barat. (Foto: ABBAS MOMANI/AFP/File)
    Ramallah: Otoritas Palestina (PA) telah mempersiapkan segalanya untuk mendorong adanya gerakan unjuk rasa berskala besar dalam menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. PA menyiapkan pengeras suara dan bendera Palestina, serta mengizinkan pegawai negeri sipil untuk berhenti bekerja.

    Namun hanya sekitar 200 orang yang muncul dalam demonstrasi menentang Israel di Ramallah pada 8 Juni lalu. Ini merupakan salah satu pertanda PA kesulitan menggerakkan massa dalam menentang langkah sepihak Israel.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana melaksanakan rencananya tersebut pada 1 Juli mendatang. Namun hingga kini, tidak ada aksi protes signifikan di sejumlah titik wilayah PA.

    "Masyarakat mulai lelah," kata seorang analis isu Palestina, Nour Odeh, kepada kantor berita AFP, Senin 29 Juni 2020.

    "Orang-orang sudah lelah dan malas untuk datang ke Ramallah, menanti adanya sorot kamera, dan memperlihatkan kemarahan. Saat nanti mereka berbicara di depan kamera, terus selanjutnya apa?" tanya dia.

    Senin kemarin, aksi protes menentang rencana Israel berlangsung di kota Jericho, Tepi Barat. Massa meneriakkan yel-yel bahwa "Palestina tidak dijual" dalam rangka menentang langkah Israel dan juga rencana perdamaian Timur Tengah ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Massa dibawa ke Jericho dengan menggunakan bus yang disewa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan partai Fatah. Meski jumlah pedemo cukup banyak, sebagian besar dari mereka meninggalkan lokasi sebelum adanya pidato dari sejumlah tokoh.

    Odeh menilai ini merupakan bentuk rasa frustrasi warga terhadap para pemimpin Palestina yang berulang kali "berjanji mewujudkan perdamaian melalui negosiasi, namun berakhir gagal."

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari di tahun 1967. Perjanjian Oslo di tahun 1993 didesain untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel dan membentuk cakupan mengenai otonomi Palestina di Tepi Barat.

    Namun hampir tiga dekade berlalu, banyak warga Palestina mulai meragukan kemampuan pemimpin mereka dalam menyepakati perjanjian damai dengan Israel. "PA terlalu lemah. Mereka tidak punya kekuatan," kata seorang petani di Jordan Valley, salah satu area yang terancam dicaplok Israel.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id