Menurut keterangan beberapa sumber, dilansir dari laman Gulf Today pada Minggu, 4 April 2021, penahanan dilakukan usai dilaksanakannya sejumlah pertemuan, yang kemudian dieksekusi "atas alasan keamanan."
Sementara itu, Kepala Staf Gabungan Yordania Mayor Jenderal Yousef Huneiti membantah klaim mengenai penahanan Pangeran Hamza bin Al-Hussein. Ia mengatakan sang pangeran telah diminta untuk menghentikan "gerakan dan aktivitas yang digunakan untuk menyerang" keamanan serta stabilitas Yordania.
Ia mengatakan investigasi mengenai gerakan tersebut yang berujung pada penahanan Sharif Hassan bin Zaid serta Basem Ibrahim Awadallah dan beberapa tokoh lainnya.
Huseiti menekankan bahwa semua langkah telah dilakukan sesuai dengan hukum, dan setelah dilakukannya investigasi komprehensif. Ia juga menegaskan bahwa "tidak ada satu orang pun yang berada di atas hukum."
"Keamanan dan stabilitas Yordania berada di atas segala pertimbangan lainnya," kata Huneiti.
Seorang sumber mengatakan, investigasi mengenai gerakan dan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan Yordania masih berlangsung.
Mengenai rangkaian penangkapan ini, sejumlah negara sahabat telah mengungkapkan dukungannya. Dukungan datang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan juga Dewan Kerja Sama Teluk.
"Kerajaan (Arab Saudi) menyampaikan dukungan penuh terhadap semua keputusan yang diambil Raja Abdullah dan Putra Mahkota Pangeran Al Hussein bin Abdullah II untuk menjaga keamanan dan stabilitas," ujar keterangan dari pengadilan kerajaan Saudi.
Baca: Langgar Aturan Covid-19, Dua Menteri Yordania Mengundurkan Diri
(WIL)