Erdogan Ajukan Tuntutan Terhadap Politikus Anti-Islam Belanda

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajukan tuntutan pidana terhadap politikus sayap kanan Belanda, Geert Wilders atas serangkaian tweet yang menghina. Wilders dikenal sebagai politikus antiIslam.

Wilders menyebarkan gambar kartun Erdogan yang mengenakan topi mirip bom di kepalanya dengan teks ‘teroris’ pada Sabtu 24 Oktober 2020. Pada Senin 26 Oktober, Wilders memposting gambar kapal yang tenggelam dengan bendera Turki di atasnya. “Bye bye @RTErdogan. Keluarkan Turki dari NATO," tulis Wilders di bawah foto.
Baca: Charlie Hebdo Rilis Kartun Erdogan, Turki Marah Besar.

Pengacara Erdogan, Huseyin Aydin, mengajukan tuntutan tersebut ke kantor Kepala Kejaksaan Umum Ankara karena 'menghina presiden'. Ini adalah sebuah kejahatan di Turki yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara.

“Tersangka Wilders, dalam kontennya menargetkan presiden (secara langsung) yang dipilih (oleh publik) pertama kami. Dia menggunakan ekspresi yang menghina kehormatan dan martabat presiden kami, dan melakukan kejahatan di depan umum dengan menargetkan kepribadian, martabat dan reputasinya,” isi dari tuntutan itu seperti dikutip Anadolu, Rabu 28 Oktober 2020.

Fasisme

Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah menjadi tokoh kunci dalam membentuk debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir. Meskipun dia belum pernah menjabat di pemerintahan.

“Fasisme tidak ada di buku kami, itu ada di bukumu. Keadilan sosial ada dalam buku kami, ”kata Erdogan menyasar kepada Wilders pada Minggu pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa di Provinsi Malatya timur.

Wilders, yang karier politiknya sebagian besar didasarkan pada retorika antiIslam yang keras, sering mengejutkan kemapanan politik Belanda dan menyinggung umat Islam.

Dia dibebaskan dalam sidang ujaran kebencian 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan pelarangan Alquran. September lalu dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas diskriminasi, meskipun pengadilan itu dijatuhi hukuman karena sengaja menghina Maroko sebagai sebuah kelompok.