Palestina Kecam Rencana Israel Bangun 800 Rumah di Tepi Barat

    Willy Haryono - 12 Januari 2021 11:09 WIB
    Palestina Kecam Rencana Israel Bangun 800 Rumah di Tepi Barat
    Pembangunan apartemen oleh Israel di wilayah Beit El, Tepi Barat. (AFP)
    Ramallah: Palestina mengecam keras rencana Israel membangun 800 unit rumah baru di Tepi Barat. Kecaman disampaikan Nabil Abu Rudeineh, juru bicara kepresidenan Palestina, dalam sebuah keterangan pers.

    "Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membangun 800 unit rumah di permukiman ilegal benar-benar perlu dikecam," ungkap Rudeineh, dikutip dari laman CGTN pada Selasa, 12 Januari 2021.

    "Ini adalah upaya untuk memanfaatkan waktu menjelang berakhirnya pemerintahan Amerika Serikat saat ini, yang terus mendukung Israel untuk mencuri tanah Palestina," sambungnya.

    Ia menambahkan bahwa upaya PM Netanyahu untuk merebut lebih banyak lahan dari tanah Palestina tidak akan menciptakan legitimasi apapun. "Masyarakat Palestina tidak akan mengizinkan dirinya memanfaatkan kampanye pemilu untuk mencuri lebih banyak tanah Palestina," tegas Rudeineh.

    Senin kemarin, PM Netanyahu mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Israel akan menyetujui rencana pembangunan 800 rumah baru, sebelum presiden terpilih AS Joe Biden dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Baca:  Israel Lanjutkan Proyek Perumahan di Yerusalem Timur

    Menurut keterangan dari kantor PM Netanyahu, rencana membangun 800 rumah merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan yang menewaskan seorang perempuan di Tal Menashe bulan lalu. Suaminya meminta pemerintah Israel untuk membangun lebih banyak perumahan usai sang istri dibunuh.

    Komite Perencaan Administrasi Sipil juga dikabarkan hendak mengeluarkan izin konstruksi 500 rumah di sejumlah wilayah Tepi Barat, yakni Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit, dan Givat Ze'ev pekan depan.

    Tambahan 100 unit rumah di Tal Menashe dan 200 lainnya di Nofei Nehemia juga akan diberikan izin pembangunan.

    "Permukiman (Israel) itu ilegal dan melanggar aturan internasional serta resolusi Dewan Keamanan PBB," sebut Rudeineh.

    "Tidak akan ada keamanan atau stabilitas di kawasan tanpa pendirian negara Israel di wilayah perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," pungkasnya.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id