PM Sudan Abdalla Hamdok Akhirnya Dibebaskan Militer

    Willy Haryono - 27 Oktober 2021 12:47 WIB
    PM Sudan Abdalla Hamdok Akhirnya Dibebaskan Militer
    PM Sudan Abdalla Hamdok. (AFP /Ashraf Shazly)



    Khartoum: Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok telah dibebaskan militer dan diizinkan pulang ke rumahnya setelah sempat dijadikan tahanan dalam kudeta pada Senin kemarin. Menurut keterangan kantor PM Sudan, Hamdok telah dibebaskan pada Selasa, 26 Oktober.

    Pembebasan Hamdok dan istrinya terjadi setelah komunitas internasional mengecam keras kudeta Sudan. Jajaran tokoh global mendesak pemimpin kudeta Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, untuk segera membebaskan Hamdok dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

     



    Dalam konferensi pers pada Selasa kemarin, Burhan mengatakan bahwa, "PM Hamdok ada di rumah saya." Selang beberapa waktu kemudian, kantor PM Sudan mengonfirmasi pembebasan Hamdok dan istrinya.

    Dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 27 Oktober 2021, Hamdok dan istrinya masih berada di bawah penjagaan ketat militer meski sudah dibebaskan. Keduanya kini sudah berada di rumah mereka di ibu kota Sudan, Khartoum.

    Berbeda dengan Hamdok, sejumlah pejabat tinggi Sudan yang ditahan militer pada Senin kemarin masih ditahan, dan keberadaan pasti mereka belum diketahui.

    Penangkapan Hamdok pada Senin kemarin memicu aksi protes ribuan warga Sudan yang turun ke jalanan ibu kota. Mereka menuntut agar Hamdok dan sejumlah tokoh politik lainnya segera dibebaskan.
     
    Burhan telah mengerahkan tentara di berbagai ruas jalan Khartoum untuk membatasi pergerakan warga sipil. Bentrokan pun tak terhindarkan, di tengah aksi protes sekelompok warga yang mengecam keras kudeta Sudan.

    Baca:  Kudeta di Sudan Untuk Cegah Perang Saudara
     
    "Kembali ke masa lalu bukanlah pilihan," teriak massa, yang tetap berada di jalanan meskipun tentara Sudan melepaskan tembakan yang dilaporkan telah menewaskan beberapa orang.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan bahwa penahanan para pemimpin sipil di Sudan merupakan tindakan "melanggar hukum." Tak hanya AS dan PBB, Uni Eropa, Uni Afrika dan Liga Arab juga mengecam kudeta Sudan.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id