comscore

COP26 Hasilkan Perjanjian Glasgow, Cukup untuk Cegah Bencana Iklim?

Willy Haryono - 15 November 2021 06:57 WIB
COP26 Hasilkan Perjanjian Glasgow, Cukup untuk Cegah Bencana Iklim?
Presiden COP26 Alok Sharma saat penutupan KTT Perubahan Iklim PBB (COP26). Foto: AFP
Glasgow: Perjanjian Iklim Glasgow resmi diadopsi oleh hampir 200 negara di akhir KTT COP26 pada Sabtu, 13 November 2021 -- satu hari lebih lama dari jadwal semula. Mungkin salah satu penyebab molornya jadwal adalah perbincangan sengit mengenai isu batu bara.

Di menit-menit akhir pengadopsian Perjanjian Iklim Glasgow, India meminta agar frasa ‘phasing out’ (menghapus) diganti menjadi ‘phasing down’ (mengurangi). Meski sejumlah negara merespons dengan kekhawatiran bercampur kekecewaan, Perjanjian Iklim Glasgow pada akhirnya diadopsi. Mungkin karena negosiasi telah berlangsung cukup lama dan intens, banyak negara khawatir jika permintaan India tidak dipenuhi, maka Perjanjian Iklim Glasgow bisa jadi tak akan pernah diadopsi.
Batu bara menjadi sorotan karena merupakan salah satu penyebab utama dari emisi karbon yang dapat mendorong laju kenaikan temperatur Bumi. Gas karbon dioksida (CO2) dari pembakaran batu bara, terus mengepul dari ratusan hingga ribuan pembangkit listrik di berbagai negara, yang kemudian terakumulasi di atmosfer Bumi, memicu efek gas rumah kaca dan berujung pada pemanasan global. Sejak awal era industri, temperatur Bumi sudah naik 1 derajat Celcius, dan perjanjian Iklim Paris 2015 (COP21) menetapkan target agar kenaikannya tidak melewati 1,5 derajat Celcius. Perjanjian Iklim Glasgow berupaya menjaga target tersebut tetap 'hidup.'

Terlepas dari permintaan India, pembahasan batu bara di COP26 sebenarnya sudah menjadi berita baik. Untuk kali pertama dalam sejarah, sebuah konferensi iklim global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan negara-negara dunia agar mengurangi ketergantungan mereka terhadap batu bara. PBB dan sejumlah negara sudah merasa bahwa perubahan iklim merupakan isu serius yang harus segera ditangani, dan batu bara merupakan salah satu elemen utamanya.

Jika batu bara tidak disinggung dalam COP26, bisa jadi negara-negara dunia tidak memiliki urgensi untuk menghentikan, atau setidaknya mengurangi, penggunaan batu bara. Dari berbagai proyeksi di bidang sains, temperatur Bumi diprediksi naik hingga 4 derajat Celcius di akhir abad ini jika laju penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil di level global tetap seperti sekarang. Menurut proyeksi jajaran ilmuwan dari berbagai negara, menghangatnya temperatur Bumi di atas 1,5 derajat Celcius dapat memicu lebih banyak bencana iklim seperti badai tropis, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lainnya. Frekuensi bencana semacam itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Lantas, apakah Perjanjian Iklim Glasgow sudah cukup untuk mencegah bencana iklim seperti itu? Apakah pengurangan pemakaian batu bara dapat menyelamatkan planet Bumi?

Idealnya, penggunaan batu bara dihentikan sepenuhnya dan diganti ke energi terbarukan (renewable energy). Namun bagi sejumlah negara, hal itu tidak dapat dilakukan sekaligus. Peralihan dari batu bara dan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan membutuhkan dana yang cukup besar, termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya. COP26 menyoroti hal ini, dan memasukkan masalah pendanaan iklim ke Perjanjian Iklim Glasgow.

"Mendesak negara-negara maju untuk setidaknya melipatgandakan provisi kolektif mereka dalam pendanaan iklim untuk keperluan adaptasi kepada negara-negara berkembang hingga 2025," tulis Perjanjian Iklim Glasgow.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dan sesuai dengan Perjanjian Iklim Glasgow, seharusnya mendapat pendanaan iklim dari negara-negara maju. Tanpa bantuan pendanaan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, sulit bagi Indonesia untuk menghentikan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Kesulitannya beralasan, mengingat batu bara berperan lebih dari 65 persen dalam bauran energi di Tanah Air. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia. Jadi, pendanaan global merupakan hal mutlak dalam skema peralihan ini.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060, Indonesia berencana menghentikan penggunaan batu bara untuk listrik pada 2056. Rencana tersebut sudah diajukan Indonesia kepada salah satu kelompok lembaga keuangan yakni Asian Development Bank (ADB). Selain itu, Indonesia juga akan membutuhkan dukungan internasional untuk memastikan tarif listrik dalam negeri tetap terjangkau ketika beralih ke sumber energi terbarukan. Setidaknya, pemerintah membutuhkan USD23 miliar untuk mensubsidi energi terbarukan hingga 2030.

Katakanlah, pendanaan iklim pada akhirnya diterima negara-negara berkembang. Apakah masalah penggunaan batu bara otomatis terselesaikan setelahnya? Hal itu sangat bergantung dari komitmen masing-masing negara. Perjanjian Iklim Glasgow, seperti Perjanjian Iklim Paris, hanyalah dokumen 'biasa' yang tidak bersifat mengikat. Tidak ada mekanisme penegakan hukum apapun kepada negara-negara yang tidak serius atau bahkan melanggar komitmen iklimnya sendiri. Tujuan dari perjanjian semacam itu hanyalah menghasilkan momentum positif agar negara-negara dunia mau bergerak bersama dalam menyelesaikan masalah iklim. Tujuan lainnya adalah menekan negara-negara maju, yang biasanya adalah penghasil emisi karbon terbesar, agar mau lebih serius menangani isu iklim.

Kembali ke pertanyaan utama, apakah Perjanjian Iklim Glasgow sudah cukup untuk mencegah bencana iklim yang lebih parah di masa mendatang? Menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, jawabannya adalah tidak. Menurutnya, Perjanjian Iklim Glasgow harus dibarengi urgensi negara-negara global untuk masuk ke "mode darurat" dalam mengakhiri penggunaan batu bara, menghentikan subsidi bahan bakar fosil, menetapkan harga pada karbon, dan melindungi masyarakat rentan.

Namun sekali lagi, tidak mudah untuk mengubah penggunaan batu bara ke energi terbarukan. Guterres menyadari hal itu, dan oleh karenanya, menyerukan agar negara-negara maju peserta COP26 untuk mengimplementasikan komitmen pendanaan iklim di kisaran USD100 miliar. Jika aliran dana itu mengalir dengan baik, diharapkan emisi karbon dari batu bara dan bahan bakar fosil dapat berkurang secara bertahap. Guterres menegaskan bahwa prioritas absolut ke depan adalah membatasi emisi gas rumah kaca, menurunkannya hingga 45 persen dalam 10 tahun ke depan (dibanding level 2010).

Pernyataan Guterres bisa jadi mewakili ribuan aktivis iklim di luar sana. Bagi mereka, hasil dari COP26 masih sangat jauh dari kata cukup. Sebagian dari mereka, termasuk aktivis Greta Thunberg, bahkan menilai COP26 hanya merupakan ‘lip service’ tanpa adanya aksi nyata. Well, bisa jadi pernyatan tersebut benar, karena dari COP perdana di Berlin pada 1995, hingga COP26 di Glasgow tahun ini, belum ada terobosan besar yang secara konkret berpengaruh terhadap penanganan perubahan iklim. COP demi COP terus berjalan setiap tahun, dan di waktu bersamaan, banyak negara tetap menghasilkan emisi karbon yang membahayakan keberlangsungan hidup umat manusia di planet Bumi.

Namun untuk COP tahun ini, urgensi menangani perubahan iklim sudah mulai lebih terasa di sejumlah negara. Optimisme juga tetap terjaga, termasuk mengenai target 1,5 derajat Celcius. Semoga saja COP26 ini adalah jawaban dari harapan para aktivis lingkungan di luar sana, sehingga mereka dapat melihat hasil-hasil nyata dalam waktu dekat. Bisa saja hasil nyata itu adalah penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, atau pembangunan infrastruktur energi terbarukan, atau bahkan keduanya sekaligus di banyak negara.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id