Mantan PM Prancis Diadili atas Skandal 'Pekerjaan Palsu'

    Arpan Rahman - 24 Februari 2020 20:12 WIB
    Mantan PM Prancis Diadili atas Skandal 'Pekerjaan Palsu'
    Mantan Perdana Menteri Prancis Francois Fillon. Foto: AFP
    Paris: Mantan Perdana Menteri Prancis Francois Fillon diadili pada Senin atas skandal pekerjaan palsu yang dijuluki PenelopeGate. Setelah istrinya, yang dibayar mahal untuk bekerja sebagai asisten parlemen suaminya, menurut dugaan tidak pernah melakukan pekerjaannya. Skandal itu menenggelamkan pencalonan presiden Fillon tahun 2017.

    Penelope Fillon dan mantan asisten parlemen perdana menteri, Marc Joulaud, menjadi terdakwa bersama dalam kasus ini.

    Aspirasi Francois Fillon untuk memenangkan pemilu 2017 dihancurkan setelah Le Canard Enchaine, mingguan satir yang terkenal karena jurnalisme investigasinya dan santapan politiknya, melaporkan bahwa istrinya telah dibayar ratusan ribu euro untuk melakukan sedikit pekerjaan. Meskipun dia dipekerjakan sebagai asisten parlementernya selama beberapa tahun.

    Koran itu melanjutkan untuk melaporkan bahwa Fillon juga mempekerjakan dua dari lima anaknya sebagai asisten parlemen sementara ia adalah seorang senator, dengan penghasilan total EUR84.000 setara Rp1,26 miliar antara tahun 2005 dan 2007. Persidangan, yang dimulai Senin di pengadilan pidana Paris, dijadwalkan berlangsung hingga 11 Maret.

    Fillon, 65, didakwa menyalahgunakan dana publik, konspirasi, dan gagal melaporkan detail situasi keuangannya kepada pengawas Prancis. Dia menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda EUR1 juta setara Rp15 miliar. Istrinya yang kelahiran Welsh dituduh menyembunyikan penyalahgunaan dana publik. Pasangan itu telah diminta mengganti biaya Majelis Nasional (majelis rendah parlemen) EUR1 juta sebagai ganti rugi.

    Menjabat perdana menteri dari 2007 hingga 2012 di bawah presiden saat itu Nicolas Sarkozy, Fillon adalah favorit untuk memenangkan kursi Istana Elysee ketika cerita bocor. Dia dengan cepat mencela bocoran itu sebagai kampanye trik kotor politik, dan menolak tekanan dari partainya, Les Republicains, untuk mundur dari pencalonan.

    PenelopeGate lebih destruktif bagi Fillon, dan kemudian untuk partainya, karena ia telah tampil selama pemilihan utama sebagai kandidat yang tidak ternoda oleh skandal yang mengitari Sarkozy, saingannya dan mantan bosnya.

    "Siapa yang akan membayangkan, untuk sesaat, Jenderal de Gaulle didakwa?" Fillon terkenal bertanya di satu acara kampanye, memukul langsung sisi Sarkozy. Dia kemudian menambahkan: "Tidak ada gunanya berbicara tentang otoritas jika Anda tidak mencela diri sendiri."

    Kekalahan bersejarah


    Jajak pendapat saat itu menunjukkan kemenangan mudah bagi Fillon di kemungkinan putaran kedua melawan kandidat sayap kanan Marine Le Pen.

    Namun penyelewengan itu membuatnya menderita kekalahan bersejarah dalam putaran pertama pemilihan dan memberikan pukulan telak bagi partainya, menandai pertama kali sejak pembentukan Republik Kelima Prancis pada 1958 bahwa tidak ada perwakilan dari partai kanan-tengah utama negara itu di babak kedua.

    "Pertarungan di mana seharusnya sayap kanan tidak akan kalah, telah berakhir dengan kegagalan menyedihkan," kata Jean-Francois Cope, mantan pemimpin partai, saat itu.

    "Kaum kanan sudah disapu bersih. Kanan baru saja mengalami 21 April," tambahnya, merujuk pada 21 April 2002, ketika kandidat Sosialis Lionel Jospin tersingkir di babak pertama oleh pemimpin sayap kanan Jean-Marine Le Pen, ayah Marine dan pendiri partai Front Nasional.

    Fillon, yang sekarang bekerja untuk perusahaan manajemen investasi Tikehau Capital, sebagian besar bungkam tentang skandal dalam tiga tahun sejak dakwaannya. Tetapi pada 30 Januari dia memberikan wawancara di televisi France 2 dan sekali lagi menyangkal bahwa istrinya telah dibayar sebagai asisten parlemen yang tidak banyak melakukan pekerjaan yang sebenarnya.

    "Dia adalah anggota staf utama saya dan paling penting. Saya akan memberikan bukti selama persidangan," katanya, dirilis dari France24, Senin 24 Februari 2020.

    Tetapi Penelope sendiri mengatakan kepada The Telegraph pada 2007 bahwa dia tidak pernah bekerja sebagai asisten suaminya. Ditanya tentang perannya, dia katakan kepada koran Inggris itu, "Saya belum pernah benar-benar menjadi asistennya atau semacamnya. Saya tidak berurusan dengan komunikasinya."

    Tetapi pengacaranya, Pierre Cornut-Gentille, membela kliennya, mengatakan komentarnya diambil di luar konteks.


    Praktik lazim


    Pendukung Fillon bersikeras bahwa waktu bocoran dan tuduhan terhadapnya tidak lebih dari taktik politik, dan bahwa apa yang telah dilakukannya hanyalah praktik biasa.

    "Tuduhan itu dibuat saat ini, seolah-olah secara kebetulan, untuk mengalihkan dan menyembunyikan penipuan yang terjadi dalam pemilihan pendahuluan Partai Sosialis (yang kemudian berkuasa), padahal sebenarnya, mempekerjakan pasangan adalah praktik yang umum, dan tidak hanya di Parlemen," Patrick Devedjian, seorang anggota parlemen untuk Les Republicains mengatakan kepada Harian Le Figaro dalam sebuah wawancara pada Januari 2017, setelah skandal itu pecah.

    Faktanya, sah bagi anggota parlemen untuk mempekerjakan anggota keluarga ketika Fillon mempekerjakan istri dan anak-anak mereka -- selama mereka benar-benar bekerja.

    Sejak saat itu hukum telah berubah. Setelah terpilihnya Presiden Emmanuel Macron, dan segera setelah PenelopeGate, undang-undang baru, yang bertujuan memulihkan "kepercayaan dalam kehidupan publik" disahkan pada September 2017 yang melarang anggota parlemen, senator, atau anggota kabinet mempekerjakan anggota keluarga dekat.

    Undang-undang baru juga mengubah cara politisi mengelola pengeluaran mereka. Sebelum PenelopeGate, setiap anggota parlemen dan senator di Prancis menerima tunjangan guna menutupi biaya dan staf. Hanya ada sedikit pengawasan tentang bagaimana uang saku ini dibelanjakan, dan sudah lazim bagi pejabat terpilih buat menggunakannya demi keuntungan pribadi mereka. Sejak undang-undang 2017 disahkan, pejabat terpilih tidak lagi menerima tunjangan di muka dan sebagai gantinya diganti untuk pengeluaran mereka hanya setelah menghasilkan tanda terima dan justifikasi.

    Dengan keputusannya tentang perkara Fillon, pengadilan kriminal Paris akan memutuskan apakah klaim "praktik umum" -- bahwa kurangnya transparansi dan korupsi adalah hal yang lazim pada zamannya -- menjadi pembelaan yang cukup kuat.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id