UE Ingatkan Konsekuensi Negatif atas UU Keamanan Hong Kong

    Willy Haryono - 23 Juni 2020 10:46 WIB
    UE Ingatkan Konsekuensi Negatif atas UU Keamanan Hong Kong
    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. (Foto: AFP)
    Brussels: Uni Eropa mengingatkan Tiongkok atas "konsekuensi yang sangat negatif" jika Beijing mendorong penerapan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong. UU semacam itu dinilai akan merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Dewan Eropa Charles Michel mengungkapkan kekhawatiran mereka dalam sebuah konferensi tingkat tinggi virtual pada Senin 22 Juni.

    Hadir dalam pertemuan virtual tersebut Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.

    "Kami mengekspresikan kekhawatiran mendalam mengenai undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong," kata Michel kepada awak media usai pertemuan.

    "Kami menyerukan Tiongkok untuk menepati janji yang telah dibuat mereka dengan warga Hong Kong dan komunitas internasional mengenai otonomi tinggi dan kebebasan Hong Kong," sambungnya, dikutip dari laman The Japan Times, Selasa 23 Juni 2020.

    Merespons komentar UE, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa urusan seputar Hong Kong merupakan "urusan domestik." "Kami menentang segala bentuk intervensi asing dalam masalah ini," tutur juru bicara Kemenlu Tiongkok Wang Lutong.

    "Para pemimpin kami telah mengekspresikan posisi (Tiongkok)," lanjutnya.

    Laporan mengenai pertemuan virtual dengan UE dengan kantor berita Xinhua tidak menyebutkan mengenai Hong Kong. Laporan Xinhua hanya menyebutkan bahwa Xi menekankan bahwa Tiongkok menginginkan "perdamaian tanpa hegemoni."

    Pekan kemarin, menteri luar negeri dari negara-negara anggota G7 mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali UU keamanan Hong Kong. Mengutip pernyataan G7, von der Leyen menegaskan, UE meyakini bahwa UU keamanan nasional Hong Kong merupakan bentuk pelanggaran Tiongkok terhadap komitmen internasionalnya.

    "UU keamanan nasional berpotensi merusak prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem' dan juga otonomi tinggi Hong Kong. Kami berharap prinsip dan otonomi itu tetap berlaku," sebut von der Leyen.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id