comscore

Anak Perkawinan Campur WNI dan WNA Bisa Peroleh Dwi Kewarganegaraan

Willy Haryono - 27 Juni 2022 14:13 WIB
Anak Perkawinan Campur WNI dan WNA Bisa Peroleh Dwi Kewarganegaraan
Diskusi konsuler bertajuk "Consular Talks" #3 di San Francisco, AS, Sabtu, 25 Juni 2022. (KJRI San Francisco)
San Francisco: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menekankan pentingnya memberikan status kewarganegaraan kepada setiap orang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

Hal tersebut disampaikan Kemenkumham dalam diskusi konsuler bertajuk "Consular Talks" #3 di San Francisco, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 25 Juni.
Kemenkumham mengatakan bahwa melalui PP 21, anak yang dilahirkan dari kedua orang tua WNI dan WNA, yang berusia maksimal 30 tahun, yang mengalami kendala atau masalah dalam kewarganegarannya, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta dimungkinkan memiliki dwikewarganegaraan secara terbatas sesuai UU Kewarganegaraan, terutama bagi anak yang lahir di negara Ius Soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran), seperti AS.

"Pada prinsipnya bahwa PP 21 adalah guna melindungi hak-hak bagi anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan yang tidak didaftarkan, dan anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan yang telah didaftarkan namun tidak memilih kewarganegaraan Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir," ucap Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, dalam keterangan KJRI San Francisco yang diterima Medcom.id, Senin, 27 Juni 2022.

Dijelaskan lebih lanjut, PP 21 juga menyempurnakan teknis tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi WNI.

"Aturan terbaru ini bahkan memperkuat basis data yang mengatur mekanisme pemerolehan dan permohonan akses kewarganegaraan secara elektronik dan terintegrasi antara instansi pemerintah di tingkat pusat," ujar Cahyo. 

PP 21 juga memberikan kemudahan khususnya dalam hal prosedur permohonan bagi anak-anak diaspora Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Misalnya, anak-anak yang tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian (ITAP/ITAS) sepanjang melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 

Selain itu, anak-anak yang belum memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan sebagaimana dipersyaratkan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan yang dapat diwakilkan oleh orang tuanya sebagai penjamin.

Baca:  Pemerintah Berkomitmen Perkuat Kepastian Hukum Diaspora RI di Luar Negeri

(WIL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id