Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sekelompok orang sudah masuk dalam "Larangan Khashoggi," termasuk 76 individu asal Arab Saudi. AS meyakini 76 individu tersebut merupakan ancaman bagi kritikus di seluruh dunia.
"Larangan Khashoggi memungkinkan Kemenlu AS untuk menjatuhkan larangan visa kepada individu yang beraksi atas nama pemerintahan asing dalam mengbungkam kritik, termasuk melakukan kekerasan, pengawasan, mengancam, atau menyakiti jurnalis, aktivis, maupun tokoh lain yang dianggap sebagai kritikus," ujar Blinken, dilansir dari laman Yeni Safak pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Kemenlu AS mengatakan, anggota keluarga dari individu yang terkena "Larangan Khashoggi" juga tidak menutup kemungkinan akan ikut terdampak larangan visa.
Pengumuman mengenai larangan visa ini disampaikan kurang dari satu jam usai komunitas intelijen AS merilis laporan yang menyudutkan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam pembunuhan Khashoggi.
Laporan dari Direktur Intelijen Nasional (DNI) itu menyimpulkan bahwa MBS "menyetujui" operasi di Istanbul dalam "menangkap atau membunuh" Khasoggi.
Baca: Laporan AS Sebut Putra Mahkota Saudi Terlibat Pembunuhan Khashoggi
Sementara itu di Gedung Putih, Presiden Joe Biden dikabarkan tidak akan menghukum MBS atas pembunuhan Khashoggi.
Keputusan Biden diambil beberapa pekan usai berlangsungnya debat internal di Gedung Putih. Tim keamanan nasional mengatakan kepada Biden bahwa langkah menghukum MBS, termasuk melarangnya masuk ke AS, hampir dipastikan akan merusak hubungan kedua negara.
Konsensus dalam debat internal di Gedung Putih menyatakan bahwa harga yang harus dibayar jika AS menghukum MBS atas pembunuhan Khashoggi terlalu tinggi. Keputusan Biden ini mengindikasikan bahwa dirinya mencoba mencari jalan lain ketimbang 'menyerang' langsung MBS.
(WIL)