comscore

Komite PBB Sepakat Tak Izinkan Utusan Taliban dan Militer Myanmar Bergabung

Marcheilla Ariesta - 02 Desember 2021 16:01 WIB
Komite PBB Sepakat Tak Izinkan Utusan Taliban dan Militer Myanmar Bergabung
Komite PBB sepakat tidak izinkan utusan Taliban dan junta Myanmar bergabung./AFP
New York: Sebuah komite PBB menunda keputusan mengenai perwakilan Afghanistan dan Myanmar di organisasi dunia itu. Penundaan keputusan tersebut berarti baik junta militer Myanmar dan anggota Taliban Afghanistan, tidak diizinkan bergabung dengan PBB untuk saat ini.

Ini menunjukkan PBB tidak memberikan pengakuan internasional yang dicari keduanya.
Dikutip dari Malay Mail, Kamis, 2 Desember 2021, Komite Kredensial PBB yang beranggotakan sembilan orang, yang meliputi Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS) bertemu di markas besar PBB untuk mempertimbangkan kredensial 193 anggota untuk sesi Majelis Umum PBB saat ini.

Beberapa diplomat mengatakan, komite kemungkinan akan menunda keputusannya tentang perwakilan Afghanistan dan Myanmar dengan pemahaman bahwa duta besar saat ini untuk kedua negara tetap berada di kursi tersebut.

"Keputusan telah ditangguhkan," kata Ketua Komite, Duta Besar Swedia untuk PBB, Anna Karin Enestrom.

Baca juga: PBB Sebut 3 Juta Warga Myanmar Butuh Bantuan Kemanusiaan Darurat

Namun, ia menolak berkomentar apakah duta besar saat ini untuk Afghanistan dan Myanmar masih akan mewakili negara mereka.

Komite - yang juga mencakup Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia - sekarang akan mengirimkan laporannya tentang kredensial semua anggota ke Majelis Umum PBB untuk disetujui sebelum akhir tahun.

Baik komite dan Majelis Umum secara tradisional membuat keputusan tentang kredensial melalui konsensus, kata para diplomat.

Taliban, yang merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus dari pemerintah yang diakui secara internasional, telah mencalonkan juru bicaranya yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.

Duta Besar PBB saat ini yang ditunjuk oleh pemerintah yang digulingkan, Ghulam Isaczai, juga meminta untuk mempertahankan kursi tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, keinginan Taliban untuk pengakuan internasional adalah satu-satunya pengaruh yang dimiliki negara-negara lain untuk mendesak pemerintah yang inklusif dan menghormati hak-hak, terutama bagi perempuan, di Afghanistan.

"Kami memiliki semua kondisi yang diperlukan untuk menduduki kursi Afghanistan di PBB. Kami berharap persyaratan hukum akan menggantikan preferensi politik," kata Shaheen, yang ditunjuk sebagai utusan Taliban untuk PBB.

Sementara itu, junta Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari, telah mengajukan veteran militer Aung Thurein menjadi utusan PBB-nya.

Duta Besar Kyaw Moe Tun saat ini—yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi—juga meminta untuk memperbarui akreditasi PBB-nya, meskipun menjadi target komplotan untuk membunuh atau melukainya karena penentangannya terhadap kudeta.

Mantan utusan khusus PBB untuk Myanmar, yang mengundurkan diri bulan lalu, memperingatkan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id