Belarusia Sebut Sanksi PBB Dapat Picu Kericuhan dan Anarki

    Willy Haryono - 27 September 2020 17:04 WIB
    Belarusia Sebut Sanksi PBB Dapat Picu Kericuhan dan Anarki
    Menlu Belarusia Vladimir Makei. (AFP)
    New York: Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei mengecam sejumlah negara Barat yang mengancam menjatuhkan sanksi kepada negaranya terkait pemilihan umum dan penanganan demonstran. Ia menilai sikap negara-negara Eropa "hanya akan mendatangkan kericuhan dan anarki kepada negara kami."

    Saat Uni Eropa dan Inggris mewacanakan sanksi kepada Belarusia, Makei mencoba mencari dukungan melalui pidato virtual di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

    "Kami meminta negara-negara mitra untuk mendemonstrasikan kebijaksanaan, menahan diri, dan bersikap imparsial," kata Makei dalam pidato yang sudah direkam sebelumnya akibat adanya pandemi virus korona (covid-19).

    Dikutip dari Euronews, Minggu 27 September 2020, pidato Makei diputar di gedung PBB usai terjadinya gelombang aksi protes terbaru di Belarusia, yang meletus usai berakhirnya pilpres pada 9 Agustus lalu. Para pengunjuk rasa menilai Presiden Alexander Lukashenko telah berbuat curang dalam pilpres.

    Lukashenko membantah adanya kecurangan. Pekan ini, Lukashenko semakin memicu kemarahan pengunjuk rasa karena melakukan sumpah jabatan presiden untuk periode baru secara diam-diam.

    Aksi protes sejak awal Agustus hingga kini merupakan yang terbesar sejak Belarusia merdeka dari Uni Soviet di tahun 1991. Pernyataan Makei di PBB dikhawatirkan dapat memicu aksi protes lebih lanjut, karena ia mengatakan hasil pilpres pada Agustus lalu adalah pilihan rakyat.

    Biasanya aksi protes pada akhir pekan di Belarusia dapat dihadiri lebih dari 200 ribu demonstran.

    Di tiga hari pertama aksi protes Belarusia, polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Beberapa pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan dengan polisi, dan banyak dari mereka terluka serta ditahan.

    Pekan kemarin, Dewan Hak Asasi Manusia PBB meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan adanya investigasi mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahan Lukashenko. Hasil investigasi diperkirakan keluar pada akhir 2020.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id