4 Negara Tekan Militer Myanmar Kembali ke Demokrasi

    Fajar Nugraha - 19 Februari 2021 10:59 WIB
    4 Negara Tekan Militer Myanmar Kembali ke Demokrasi
    Menlu AS Antony Blinken (kedua dari kiri) tegaskan Myanmar harus kembali ke demokrasi. Foto: AFP
    Tokyo: Para diplomat top Amerika Serikat (AS), India, Jepang dan Australia pada Kamis 18 Februari 2021 meminta Myanmar segera kembali ke demokrasi. Dalam pembicaraan empat arah itu, mereka menentang kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari lalu.

    Baca: Inggris, Kanada Jatuhkan Sanksi kepada Para Jenderal Myanmar.

    “Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pembicaraan bersama pertamanya dalam forum ‘Quad’ membahas kebutuhan mendesak untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Burma. Serta prioritas penguatan ketahanan demokrasi di kawasan yang lebih luas," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat 19 Februari 2021.

    “Para Menlu dari keempat negara juga mengecam keras kudeta yang terjadi,” imbuh Price.

    Militer Myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun. Alasan kudeta didasarkan pada pemilihan 8 November diliputi oleh penipuan. Namun komisi pemilihan menolak tuduhan militer.

    Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan sepakat dengan rekan-rekannya dari AS, India dan Australia bahwa demokrasi harus dipulihkan dengan cepat di Myanmar.

    Motegi memberikan komentarnya setelah percakapan telepon dengan Blinken, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

    Secara terpisah pada Kamis, Inggris mengumumkan akan menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius setelah kudeta militer.

    "Kami, bersama sekutu internasional kami akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," tegas menteri luar negeri Dominic Raab.

    Washington memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar minggu lalu dan telah mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

    Inggris mengatakan akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.

    Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar. Selain itu, pengamanan lebih lanjut sedang diterapkan untuk mencegah bantuan Inggris secara tidak langsung mendukung pemerintah yang dipimpin militer.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id