comscore

PBB Sebut Respons Internasional terhadap Krisis Myanmar 'Tidak Efektif'

Willy Haryono - 29 Januari 2022 09:52 WIB
PBB Sebut Respons Internasional terhadap Krisis Myanmar Tidak Efektif
Sekelompok warga berunjuk rasa menentang kudeta Myanmar di kota Yangon, 1 Desember 2021. (STR / AFP)
Jenewa: Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Michelle Bachelet, menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan mereka terhadap pemimpin militer di Myanmar, yang dinilai terus menggunakan aksi kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta. Ia juga menyerukan agar pemerintahan sipil di Myanmar segera dipulihkan.

Hampir satu tahun sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar, Bachelet mengatakan masyarakat di negara tersebut telah membayar harga mahal untuk semua nyawa yang telah melayang serta hilangnya kebebasan.
Ia mengatakan meski kecaman terhadap kudeta Myanmar hampir bersifat universal, ia menilai respons internasional sejauh ini cenderung "tidak efektif."

"Sudah saatnya untuk memperbarui upaya memulihkan HAM dan demokrasi di Myanmar, serta memastikan pelaku pelanggaran HAM diseret ke hadapan hukum," kata Bachelet, dilansir dari laman Al Jazeera, Sabtu, 29 Januari 2022.

Mantan presiden Chile itu mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dan ASEAN belum cukup berbuat banyak dalam meyakinkan junta Myanmar untuk memfasilitasi akses kemanusiaan. Ia mengaku telah berbicara dengan beberapa tokoh pembela kebebasan sipil di Myanmar, yang meminta komunitas global untuk tidak mengabaikan mereka.

"Saya mendesak pemerintah-pemerintah di luar sana, baik di kawasan atau tempat lain, untuk mendengarkan jeritan mereka," tutur Bachelet.

Baca:  Jokowi Menyesalkan Kekerasan di Myanmar Terus Terjadi

Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 dengan menggulingkan pemerintahan sipil pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Junta Myanmar mengatakan, kudeta harus dilakukan karena pemilihan umum Myanmar di tahun 2020 dipenuhi kecurangan.

Sejak kudeta, Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan rumah dan mendapat serangkaian dakwaan atas berbagai tuduhan kasus kriminal, termasuk kepemilikan ilegal walkie-talkie serta pelanggaran aturan Covid-19.

ASEAN telah menggelar pertemuan khusus terkait isu Myanmar, yang kemudian menghasilkan Lima Poin Konsensus. Walau junta Myanmar turut menyetujui konsensus tersebut, namun implementasinya belum juga terlihat hingga saat ini.

(WIL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id