Junta Myanmar Coba Tarik Uang Rp14,3 Triliun dari Bank AS

    Fajar Nugraha - 05 Maret 2021 12:41 WIB
    Junta Myanmar Coba Tarik Uang Rp14,3 Triliun dari Bank AS
    Warga Myanmar menentang kudeta militer dengan lakukan protes. Foto: AFP



    Washington: Penguasa militer Myanmar berusaha untuk memindahkan sekitar USD1 miliar atau sekitar Rp14,3 triliun yang ditahan di Federal Reserve Bank of New York, Amerika Serikat (AS). Upaya itu dilakukan beberapa hari setelah kudeta 1 Februari.

    Kudeta yang terjadi mendorong pejabat AS untuk membekukan dana tersebut. Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan bank.






    “Pejabat pemerintah AS kemudian menolak menyetujui transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden memberi mereka kewenangan hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu,” kata sumber  dari dalam bank tersebut, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat 5 Maret 2021.

    Baca: Myanmar Sesumbar Siap Hadapi Sanksi dan Isolasi.

    Seorang juru bicara bank menolak berkomentar tentang pemegang rekening tertentu. Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri AS juga menolak berkomentar.

    Upaya tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.

    Ini menandai upaya nyata para jenderal untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November. Militer merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan, klaim bahwa komisi pemilihan telah dibubarkan.

    Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer yang mematikan terhadap para demonstran.

    AS memblokir Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri dan konglomerat militer atas dari jenis perdagangan tertentu. Itu juga menempatkan pembatasan kontrol ekspor di negara itu, yang berarti Myanmar tidak akan dapat mengimpor barang-barang Amerika tertentu, termasuk teknologi yang menurut para aktivis digunakan untuk memantau dan menindak pengunjuk rasa.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Kamis bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan terkait protes.

    Mengumumkan perintah eksekutif baru yang membuka jalan bagi sanksi terhadap para jenderal dan bisnis mereka, Biden mengatakan pada 10 Februari bahwa AS sedang mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal dari "secara tidak benar memiliki akses" ke USD1 miliar dana pemerintah Myanmar.

    Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah negara tersebut. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pascakudeta.

    Perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk menahan cadangan Myanmar senilai USD1 miliar tanpa batas waktu. Cadangan Myanmar akan dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.

    Satu sumber mengatakan, pemblokiran bank terjadi karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra karena negara itu ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional untuk masalah pencucian uang. Sebagian karena risiko pendapatan dari perdagangan narkoba dicuci melalui bank-banknya.

    Baca: 54 Orang Tewas, PBB Desak Militer Myanmar Berhenti Bunuh Pedemo.

    Panduan kepatuhan CBIAS, dipublikasikan pada 2016 mengatakan, pedoman Fed New York mencakup ketentuan untuk menanggapi perkembangan di negara-negara pemegang rekening.

    Ketika militer mengambil alih bulan lalu, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk Bo Bo Nge, wakil gubernur reformis dan sekutu Suu Kyi. Penasihat akademik dan ekonomi Australia untuk Suu Kyi, Sean Turnell, juga telah ditangkap dan sampai saat ini masih ditahan.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id