Inggris, Kanada Jatuhkan Sanksi kepada Para Jenderal Myanmar

    Surya Perkasa - 19 Februari 2021 07:36 WIB
    Inggris, Kanada Jatuhkan Sanksi kepada Para Jenderal Myanmar
    Rakyat Myanmar melakukan perlawanan terhadap kekuasaan militer yang melakukan kudeta. Foto: AFP



    London: Mengikuti langkah Amerika Serikat (AS), Inggris dan Kanada pada Kamis memberlakukan sanksi terhadap para jenderal di Myanmar. Sanksi didasarkan atas pelanggaran hak asasi manusia setelah pengambilalihan militer di negara Asia Tenggara itu.

    Baca: 10 Jenderal Myanmar Dijatuhi Sanksi oleh AS.




    Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, akan menjatuhkan sanksi pada tiga pejabat junta, termasuk menteri pertahanan dan menteri dalam negeri, dan telah memulai peninjauan untuk menghentikan bisnis Inggris dengan rezim tersebut.

    "Inggris mengutuk kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 19 Februari 2021

    "Kami, bersama sekutu internasional kami, akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," tambahnya.

    Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada para pemimpin Myanmar setelah kudeta 1 Februari. Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau juga mengumumkan daftar sanksi yang lebih luas yang memengaruhi sembilan pejabat di Myanmar.

    "Sanksi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari tanggapan bersama untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar dan pengabaian sepenuhnya atas keinginan serta hak demokrasi rakyat Myanmar," tegasnya.

    Kudeta tersebut mengakhiri satu dekade transisi dari pemerintahan militer langsung di Myanmar dan menyebabkan penangkapan Suu Kyi dan para pemimpin lainnya yang terpilih secara demokratis.

    Para jenderal membenarkan perebutan kekuasaan dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang secara telak.

    Sanksi Inggris diberikan kepada Menteri Pertahanan Jenderal Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam negeri, Letnan Jenderal Than Hlaing.

    Pemerintah menunjuk pada peran yang dimainkan para menteri dalam mengarahkan dinas keamanan karena melarang mereka bepergian ke Inggris dan membekukan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di Negeri Ratu Elizabeth.

    Namun kelompok aktivis Burma Campaign yang berbasis di Inggris mengatakan sanksi itu terbatas pada perjalanan liburan.

    "Para pemimpin militer ini tidak akan memiliki aset di Inggris untuk dibekukan, jadi hasil praktis dari jenis sanksi ini adalah bahwa mereka tidak dapat mengambil liburan di Inggris," ucap Direktur Burma Campaign, Mark Farmaner.

    Para menteri luar negeri dari kelompok negara kaya G7 mengatakan dalam pernyataan bersama awal pekan ini bahwa mereka "sangat prihatin" dengan kudeta di Myanmar. Sementara hingga saat ini rakyat Myanmar tetap turun ke jalan menentang kudeta itu.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id