Kyaw Moe Tun Tegaskan Dirinya Masih Dubes Resmi Myanmar

    Willy Haryono - 03 Maret 2021 11:41 WIB
    Kyaw Moe Tun Tegaskan Dirinya Masih Dubes Resmi Myanmar
    Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan simbol tiga jari saat berbicara di gedung PBB pada jumat, 26 Februari 2021. (United Nations TV)



    New York: Kyaw Moe Tun menegaskan dirinya masih berstatus sebagai duta besar resmi Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini disampaikan usai junta militer Myanmar memecat Kyaw dan menyebutnya sudah bukan lagi perwakilan resmi negara.

    Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengonfirmasi telah menerima dua surat kontradiktif. Satu surat berasal dari Kyaw, dan satunya lagi dari Kementerian Luar Negeri Myanmar yang kini dikuasai junta militer.






    Baca:  Militer Myanmar Pecat Dubes yang Meminta Tolong di PBB

    Dalam surat dari Kyaw yang dikirim ke Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir dan Sekjen PBB Antonio Guterres, Kyaw menegaskan bahwa dirinya adalah dubes resmi di PBB yang ditunjuk langsung oleh Presiden Myanmar Win Myint dan Menlu Aung San Suu Kyi per tanggal 4 September 2020.

    "Pelaku kudeta terhadap pemerintahan demokratis Myanmar tidak berwenang untuk menghapus legitimasi otoritas presiden negara saya," tulis Kyaw dalam suratnya, dilansir dari laman Sydney Morning Herald pada Rabu, 3 Maret 2021.

    "Untuk itu saya mengonfirmasi kepada Anda bahwa saya tetap berstatus sebagai wakil tetap Myanmar untuk PBB," lanjut dia.

    Sementara dalam surat kedua yang diterima Dujarric pada Selasa kemarin, Kemenlu Myanmar sama sekali tidak menyinggung mengenai kudeta militer. Tertanggal 28 Februari, surat dari Kemenlu Myanmar kepada PBB menyatakan bahwa pihaknya telah "menghentikan tugas dan tanggung jawab" dubes Kyaw per tanggal 27 Februari.

    Kemenlu Myanmar mengatakan bahwa wakil dubes Myanmar untuk PBB, Tin Maung Naing, telah ditunjuk sebagai charge d'affaires untuk menggantikan sementara Kyaw Moe Tun.

    "Kami sedang menghadapi situasi unik yang belum pernah terjadi sejak lama," tutur Dujarric. "Kami mencoba memeriksa semua proses hukum, protokol, beserta implikasi-implikasi lainnya. Kami mencoba menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," lanjut dia.

    Ia mengaku masih akan terus mengawasi perkembangan situasi saat ini, dan akan memeriksa apakah nantinya Komite Kredensial PBB perlu dilibatkan.

    Jumat pekan kemarin, Dubes Kyaw Moe Tun menyampaikan permohonannya kepada komunitas internasional untuk melakukan "aksi sekeras mungkin" demi mengakhiri kudeta militer di negaranya.

    Suara Dubes Kyaw Moe Tun dipenuhi emosi saat dirinya berbicara mengenai rezim militer di Myanmar, yang telah menggulingkan pemerintahan sah pada 1 Februari lalu.

    Tidak hanya menyampaikan permohonan minta tolong, Dubes Kyaw juga sempat mengacungkan simbol tiga jari yang selama ini digunakan demonstran anti-kudeta di Myanmar.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id