comscore

Kasus Korupsi Mantan Menteri Jadi Sorotan Laporan HAM AS 2021

Fajar Nugraha - 16 April 2022 21:24 WIB
Kasus Korupsi Mantan Menteri Jadi Sorotan Laporan HAM AS 2021
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Media Indonesia/Susanto.
Washington: Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat (AS), menyebutkan kasus korupsi di beberapa negara. Korupsi dan transparansi di Indonesia pun menjadi perhatian.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengeluarkan laporan itu mengatakan, "selama bertahun-tahun, kita telah melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak bagian dunia. Dalam waktu sejak merilis laporan kami sebelumnya, kemunduran itu, sayangnya, terus berlanjut."
Laporan berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" itu mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Adapun mengenai kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan laporan itu, terlepas dari penangkapan dan penghukuman banyak pejabat tinggi, termasuk mantan menteri kelautan dan sosial, ada persepsi luas bahwa korupsi tetap mewabah. 

Undang-undang memberikan hukuman pidana untuk korupsi pejabat, tetapi upaya pemerintah untuk menegakkan hukum tidak cukup. Ada banyak laporan korupsi pemerintah sepanjang tahun. Tentunya hal ini juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat.

"Berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ada klaim bahwa korupsi endemik adalah salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dengan kepentingan uang menggunakan pejabat pemerintah yang korup untuk melecehkan dan mengintimidasi aktivis dan kelompok yang menghambat bisnis mereka," sebut laporan yang dikutip dari State.gov, Sabtu 16 April 2022.

"KPK, Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan Agung dapat mengusut dan mengadili kasus korupsi. Koordinasi antara kantor-kantor ini, bagaimanapun, tidak konsisten dan koordinasi dengan unit angkatan bersenjata tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki anggota militer, juga tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana kerugian negara bernilai kurang dari Rp1 miliar," imbuhnya.

Laporan dari AS yang hanya didasarkan dari banyak LSM dan aktivis ini berpendapat bahwa kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki korupsi terbatas karena badan pengawasnya dipilih dan diangkat oleh presiden dan karena komisi itu adalah bagian dari eksekutif. Penyidik komisi terkadang dilecehkan, diintimidasi, atau diserang karena pekerjaannya.

Pada 5 Mei 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan ujian kewarganegaraan untuk semua pegawai komisi sebagai bagian dari proses transisi yang diamanatkan secara hukum untuk mengubah staf komisi menjadi pegawai negeri biasa. 

Sebanyak 75 karyawan gagal dalam ujian, termasuk penyelidik terkemuka yang telah mengkritik kepemimpinan komisi dan amandemen tahun 2019 terhadap undang-undang komisi dan yang terlibat dalam banyak investigasi tingkat tinggi, termasuk dua menteri. Kemudian pada 15 Juli 2021, ombudsman nasional menyimpulkan bahwa ujian tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan bahwa komisi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk memaksa karyawan mengikuti ujian tersebut. 

Baca juga: Laporan HAM Kemlu AS untuk Indonesia Sebut Ujaran Kebencian FPI
 
Klaim dari LSM melaporkan bahwa tes itu adalah taktik untuk menyingkirkan penyidik tertentu, termasuk Novel Baswedan, penyidik yang memimpin kasus yang berujung pada pemenjaraan Ketua DPR dan yang terluka dalam serangan asam yang dilakukan oleh dua petugas polisi. Pada 30 September, komisi memecat 57 dari 75 yang gagal dalam ujian.

Pada 30 Agustus, dewan pengawas komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial. Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan memberlakukan pengurangan gaji satu tahun 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut.

Penanganan kasus para menteri

Laporan HAM AS ini juga menyorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyelidiki dan menuntut pejabat yang diduga melakukan korupsi di semua tingkat pemerintahan. Beberapa kasus korupsi tingkat tinggi melibatkan program pengadaan atau pembangunan pemerintah skala besar dan melibatkan legislator, gubernur, bupati, hakim, polisi, dan pegawai negeri. 

"Pada tahun 2020 komisi memulihkan aset negara senilai sekitar Rp152 miliar. Mereka melakukan 114 investigasi, memulai 81 penuntutan, dan menyelesaikan 111 kasus yang menghasilkan hukuman. Satgas Korupsi Kejaksaan Agung juga aktif dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi tingkat tinggi," sebut laporan ini.

Pada 10 Maret, dua orang jenderal polisi divonis dan dijatuhi hukuman karena menerima suap dari Djoko Soegiarto Tjandra, buronan dari tuduhan terlibat dalam skandal utang Bank Bali, untuk membantunya berkeliling negeri saat menjadi buron. 

Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte divonis empat setengah tahun penjara karena menerima suap Rp 7,2 miliar. Sementara Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dijatuhi hukuman tiga setengah tahun karena mengambil Rp 1,4 miliar. Pada 5 April, Djoko Tjandra divonis empat setengah tahun penjara karena menyuap Bonaparte, Prasetijo Utomo, dan seorang jaksa.

Pada 16 Juli, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinyatakan bersalah menerima suap dari pengusaha dan menyalahgunakan wewenangnya untuk mempercepat izin ekspor larva lobster. Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara, denda yang cukup besar, dan dilarang menduduki jabatan publik selama tiga tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Pada 23 Agustus, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinyatakan bersalah menerima suap senilai Rp20,8 miliar terkait dengan program bantuan pangan pemerintah yang dibuat untuk mengurangi kelaparan selama pandemi covid-19. Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, diperintahkan untuk membayar ganti rugi Rp14,6 miliar, denda Rp500 juta. Dia juga dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik selama empat tahun setelah akhir masa hukumannya.

Suap dan pemerasan mempengaruhi penuntutan, keyakinan, dan hukuman dalam kasus perdata dan pidana. LSM antikorupsi menuduh individu kunci dalam sistem peradilan menerima suap dan memaafkan dugaan korupsi. Organisasi bantuan hukum yang melaporkan kasus sering kali bergerak sangat lambat kecuali suap dibayarkan, dan dalam beberapa kasus, jaksa menuntut pembayaran dari terdakwa untuk memastikan penuntutan yang kurang bersemangat atau untuk membuat kasus menghilang.

Pada tahun 2020 Ombudsman Nasional menerima 284 pengaduan terkait maladministrasi dalam putusan pengadilan. 

Sementara sejak 1 Januari hingga 30 Oktober 2020, Komisi Yudisial menerima 1.158 pengaduan masyarakat tentang pelanggaran peradilan dan merekomendasikan sanksi terhadap 121 hakim. Komisi Yudisial melaporkan bahwa dari 4 Januari hingga 30 April, mereka telah menerima 494 pengaduan pelanggaran peradilan.

(WIL)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id